TENGGARONG – Wilayah Muara Jawa, Sangasanga, hingga Samboja semula dikenal sebagai kawasan industri dan permukiman yang bergantung pada aktivitas lokal. Kini, wilayah tersebut berubah. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) menempatkannya di lingkar strategis pembangunan negara, sekaligus memunculkan pertanyaan bagaimana nasib anggaran pembangunan daerah yang masih bergantung pada Kukar.
Pada Selasa, 7 Oktober 2025, DPRD Kukar bersama Wakil Bupati Rendi Solihin mendatangi Kantor Otorita IKN. Rombongan ini membawa satu misi utama, yakni menuntut kepastian alokasi anggaran untuk Daerah Pemilihan (Dapil) IV dan V, wilayah yang kini masuk kawasan IKN.
Dapil IV meliputi Muara Jawa, Sangasanga, Loa Janan, dan Loa Kulu. Sedangkan Dapil V mencakup Samboja dan Samboja Barat. Daerah-daerah ini sebelumnya berjalan dengan skema pembangunan reguler, namun kini terikat dengan kebijakan baru yang ditetapkan pusat.
Audiensi diterima langsung Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto. Ia hadir bersama Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin, Deputi Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Tena Bolodadi, serta Kepala Biro Keuangan.
Kehadiran mereka menandai keseriusan Otorita IKN dalam mendengar aspirasi pemerintah daerah. Anggota Komisi III DPRD Kukar, Johansyah menegaskan perlunya kepastian. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di wilayah Dapil IV dan V tetap menjadi prioritas. Kepastian anggaran sangat kami butuhkan untuk melanjutkan program vital bagi masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan Johansyah menyoroti kegelisahan banyak pihak. Tanpa kepastian, program yang telah disusun Pemkab Kukar bisa tertunda, bahkan berhenti. Sementara, kebutuhan dasar masyarakat di kawasan itu terus berjalan.
Pihak Otorita IKN merespons dengan menegaskan komitmen memperkuat sinergi. Mereka menekankan koordinasi intensif bersama pemerintah daerah, agar pembangunan di perbatasan ibu kota baru berlangsung optimal dan berkelanjutan.
Bagi DPRD Kukar, pertemuan ini bagian penting dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Agenda tersebut tak bisa dilepaskan dari dinamika pembangunan IKN, yang memengaruhi tata ruang, alokasi anggaran, hingga arah kebijakan.
Dengan begitu, langkah DPRD Kukar bukan sekadar audiensi seremonial. Ini upaya memastikan agar wilayah terdampak IKN tidak hanya menjadi latar proyek besar, tetapi tetap memperoleh hak pembangunan yang setara dengan daerah lain di Kukar. (*)
Editor : Sukri Sikki