TENGGARONG – Pada 19 Juni 2025, Ahmad Yani resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Ia menggantikan Junaidi yang wafat pada akhir 2024. Prosesi pelantikan diwarnai kehadiran Bupati saat itu, Edi Damansyah, yang berharap hubungan baik antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga.
Sejak hari pertama, ekspektasi besar dititipkan pada kursi ketua dewan. Tidak hanya menjaga sinergi dengan pemerintah daerah, tetapi juga memastikan DPRD tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawal aspirasi masyarakat.
Beberapa pekan setelah pelantikan, agenda penting mulai mengisi jadwal. Persoalan tenaga honorer PPPK yang statusnya belum jelas menjadi salah satu isu pertama yang ditangani. Dalam rapat dengar pendapat, Ahmad Yani menegaskan perlunya penyelesaian agar ratusan honorer yang sudah lulus seleksi tidak terus menunggu.
Ia mendorong agar alokasi anggaran dapat ditambahkan dalam APBD perubahan. Isu pendidikan juga muncul ke permukaan. Sejumlah mahasiswa menyampaikan keluhan soal keterlambatan pencairan Beasiswa Kukar Idaman. Yani menekankan bahwa DPRD tidak pernah menghambat program tersebut. Menurutnya, keterlambatan terjadi karena dokumen anggaran baru diajukan eksekutif.
Ia juga mendorong agar alokasi anggaran beasiswa ditingkatkan sehingga lebih banyak mahasiswa yang bisa terbantu. Di bidang fiskal, kebijakan pajak daerah menjadi sorotan.
Menanggapi wacana kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB), Yani menyampaikan sikap DPRD. “PBB tidak boleh ada kenaikan, kalau ada kenaikan kami menolak,” ujarnya. “Bila perlu di Kukar ada pengampunan pajak apapun itu jenisnya, agar tidak terlalu membebankan masyarakat," tambahnya.
Dalam kesempatan terpisah, ia juga menyoroti kondisi pedagang pasar Tangga Arung. Kepada wartawan, Yani mengatakan, “Kami dari DPRD Kukar bahkan mendorong agar ada pengampunan pajak. Tidak perlu bayar retribusi dulu selama beberapa bulan, agar pedagang bisa kembali bangkit,” jelasnya.
Perhatian terhadap pemerataan pembangunan turut menjadi bagian dari agenda dewan. Dalam rapat bersama kepala desa, Yani menyampaikan pentingnya distribusi anggaran yang lebih proporsional. Ia menilai setiap kecamatan memerlukan alokasi yang adil agar infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan bisa ditangani merata.
Di lapangan, pengawasan proyek pembangunan juga dijalankan. Pada awal September, DPRD Kukar melakukan inspeksi ke Jembatan Kartini di Tenggarong. Kehadiran langsung pimpinan dewan bertujuan memastikan pekerjaan sesuai jadwal dan kualitas.
Selain isu anggaran, sektor pariwisata juga mendapat perhatian. Yani menilai Pulau Kumala, ikon wisata Tenggarong, perlu revitalisasi menyeluruh. Menurutnya, Pulau Kumala harus dibenahi total.
“Bukan hanya waterboom, tetapi hotelnya diperbaiki, fasilitas-fasilitas lainnya dilengkapi, bahkan kalau perlu kereta gantung diaktifkan kembali. Tower berputar juga bisa difungsikan lagi, begitu pula permainan anak-anak,” katanya.
Ia menambahkan, jika fasilitas dilengkapi dan dikembangkan dengan hal-hal unik yang tidak ada di tempat lain pasti menarik. “Biar biayanya mahal tidak masalah, karena orang berkunjung pasti mencari keistimewaan,” tandasnya.
Isu sosial juga mewarnai dinamika dewan. Setelah mencuat kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren, DPRD menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait. Dalam kesempatan itu, Yani menyampaikan pentingnya aturan yang jelas sebagai payung hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual.
Aspirasi publik pun tetap mendapat ruang. Ketika kelompok mahasiswa menyampaikan tuntutan di depan gedung DPRD, Yani menerima langsung perwakilan massa. Ia menegaskan bahwa suara mahasiswa adalah bagian dari suara rakyat yang harus ditampung.
Rangkaian agenda sejak Juni hingga September 2025 itu memperlihatkan dinamika awal kepemimpinan Ahmad Yani. Dari isu tenaga honorer, kebijakan pajak, pembangunan desa, pengawasan infrastruktur, hingga pengembangan sektor wisata dan penanganan isu sosial. DPRD Kukar di bawah pimpinannya mulai menegaskan perannya sebagai lembaga perwakilan yang terhubung dengan kebijakan daerah maupun aspirasi masyarakat. (adv/kri)
Editor : Sukri Sikki