Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar, Arianto, mengatakan program masih menunggu rampungnya regulasi. “Dari sisi provinsi pada dasarnya sudah final. Sekarang tinggal proses finalisasi di bagian hukum dan menunggu penandatanganan Peraturan Bupati,” kata Arianto, Senin, 4 Mei 2026.
Perbup ditargetkan diteken paling lambat pertengahan Mei. Setelahnya, DPMD merekrut tenaga pendamping. Pendamping akan dibentuk berjenjang—dari kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, hingga RT. Tugas mereka mengawal program sekaligus mendampingi warga memanfaatkan anggaran.
“Setelah struktur pendamping terbentuk, program akan segera diluncurkan. Targetnya akhir Mei sudah bisa berjalan,” ujarnya.
Baca Juga: Solar Langka di Kutai Barat: Sopir Menjerit, Biaya Logistik Terancam Melonjak
Sosialisasi ke seluruh RT bakal dijalankan tenaga pendamping. Mereka menjelaskan mekanisme, penggunaan anggaran, hingga penyusunan program di tingkat RT.
RT-KU Terbaik menyasar sejumlah sektor: pemberdayaan masyarakat, ketahanan sosial, kesehatan, hingga bantuan warga miskin, termasuk bedah rumah tak layak huni. Penguatan kelompok warga di tingkat RT juga jadi fokus, menyesuaikan potensi tiap wilayah.
Dari total dana, 30 persen untuk operasional RT. Sisanya dipakai kegiatan pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan program sosial kemasyarakatan.
Baca Juga: Kabar Duka! Istri Abu Bakar Ba’asyir Meninggal Dunia di Usia 82 Tahun
Berbeda dari program lama, pemakaian dana tak kaku. Setiap RT boleh merumuskan program lewat musyawarah, asal mengacu klasifikasi yang ditetapkan. “Usulan dari RT akan dikelompokkan sesuai bidang, seperti sosial, kesehatan, ketahanan masyarakat, dan peningkatan kapasitas. Setelah itu disesuaikan dengan alokasi anggaran masing-masing,” kata Arianto.
Lewat skema ini, Pemkab Kukar berharap program memperkuat operasional RT sekaligus mendorong kesejahteraan warga berbasis kebutuhan riil di lingkungan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo