TENGGARONG – Potensi ekonomi kawasan pesisir Kutai Kartanegara menjadi pembahasan utama dalam audiensi antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kukar, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kuala Samboja, dan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Selasa (9/6/2026).
Pertemuan itu membahas strategi mengoptimalkan sektor maritim dan pelabuhan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat lebih besar.
Pj Ketua Kadin Kukar Dedi Sudarya mengatakan, audiensi tersebut membawa banyak masukan dari APBMI terkait potensi yang belum tergarap maksimal di pesisir Kukar.
“Jadi tadi kami sudah beraudiensi dengan Pak Bupati, terutama kawan-kawan dari APBMI, yang menyampaikan banyak masukan sekaligus aspirasi mengenai potensi ekonomi yang ada di kawasan pesisir,” ujar Dedi.
Menurutnya, wilayah pesisir Kukar memiliki keunggulan, namun juga bersinggungan dengan kabupaten dan kota lain sehingga perlu koordinasi lintas wilayah.
“Tadi teman-teman APBMI menyampaikan berbagai informasi, data, sekaligus masukan kepada Pak Bupati mengenai potensi-potensi yang masih memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan di Kutai Kartanegara. Terutama yang berkaitan dengan potensi PAD, kemudian pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di Kutai Kartanegara. Itu yang menjadi fokus pembahasan dari teman-teman APBMI,” jelasnya.
Bupati Komitmen Fasilitasi Dunia Usaha
Bupati Aulia Rahman Basri merespons positif aspirasi yang disampaikan. Meski menyadari keterbatasan kewenangan di kawasan pesisir, ia berkomitmen membantu memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha.
“Kalau Pak Bupati tadi sangat antusias merespons hal ini. Meskipun beliau juga menyadari bahwa sebagian besar kewenangan yang berkaitan dengan kawasan tersebut tidak berada di tingkat kabupaten,” kata Dedi menirukan respons bupati.
“Hal-hal yang masih bisa diurus oleh pemerintah daerah akan didorong dan dibantu oleh Pak Bupati. Bahkan jika diperlukan, beliau siap membantu sampai ke tingkat kementerian bersama teman-teman APBMI,” tambahnya.
Aulia juga menekankan penguatan ekosistem bisnis dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Salah satu yang mengemuka adalah tawaran kerja sama pengelolaan Pelabuhan Amborawang.
“Sebagai contoh, tadi dibahas mengenai Pelabuhan Amborawang. Pak Bupati secara terbuka menyampaikan kepada teman-teman APBMI untuk berkolaborasi. Kalau memang APBMI ingin masuk untuk mengelola aset tersebut, atau memiliki mitra kerja sama yang dapat diajak bersama-sama mengelola pelabuhan itu secara komersial, pemerintah daerah membuka ruang untuk itu. Bahkan Pak Bupati menawarkan opsi kerja sama dalam jangka panjang,” ungkap Dedi.
APBMI Dorong Kepastian Hukum di Tanjung Santan
Ketua APBMI Kuala Samboja Loeis Subowo Saminanto mengapresiasi respons cepat Kadin dan Bupati. Ia menyebut pertemuan ini membawa kabar baik terkait pengembangan kawasan Tanjung Santan dan Marangkayu.
“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Sikap tanggap KADIN luar biasa. Dari tanggal 3 sampai hari ini prosesnya berjalan cepat dan kami langsung diterima oleh Pak Bupati,” kata Loeis.
Beberapa poin yang dibahas, lanjut Loeis, yakni peluang APBMI mengelola aset di Amborawang, dukungan agar STS Muara Jawa bisa melakukan ekspor, serta kepastian hukum DLKr dan DLKp UPP Tanjung Santan.
“Dalam waktu dekat saya akan membawa pihak UPP Tanjung Santan untuk menghadap Pak Bupati kembali guna membahas potensi-potensi yang bisa memberikan kontribusi PAD bagi Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Loeis juga menyebut rencana pengembangan kawasan industri perkapalan di Marangkayu dan pembangunan pelabuhan atau terminal batu bara di Santan Hilir. Menurutnya, kepastian tata ruang melalui DLKr dan DLKp menjadi kunci.
“Sebelum sampai ke tahap itu memang diperlukan kepastian tata ruang. Karena itu DLKr dan DLKp tadi menjadi sangat penting. Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa persoalan ini penting dan akan segera ditindaklanjuti agar status wilayah kita menjadi lebih jelas,” katanya.
Ia menambahkan, Bupati juga menunjukkan kepedulian terhadap pelaku usaha lokal dan masyarakat pesisir, termasuk di Samboja yang sebagian wilayahnya masuk IKN.
“Beliau bahkan menyampaikan, jangan sampai masyarakat Samboja justru menjadi miskin di daerahnya sendiri akibat perkembangan kawasan tersebut. Tadi beliau bertanya langsung kepada kami, apa yang bisa dibantu dan apa yang bisa diperjuangkan untuk masyarakat pesisir, khususnya masyarakat Samboja,” ujar Loeis.
Dukung Kesejahteraan Pekerja STS
Bupati Aulia menegaskan Pemkab Kukar mendukung penuh kegiatan APBMI, khususnya dalam pemberdayaan warga lokal di sektor bongkar muat.
“Ya, hari ini kita melakukan pertemuan dengan kawan-kawan APBMI. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung penuh apa yang dilakukan oleh APBMI dalam upaya pemberdayaan warga lokal untuk terlibat dalam proses bongkar muat yang dilakukan di perairan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Aulia.
Ia merinci, APBMI Kuala Samboja menaungi kegiatan STS Muara Jawa dengan sekitar 800 pekerja dan STS Marangkayu dengan sekitar 700 pekerja.
“Artinya ada sekitar 1.500 warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki pekerjaan di sektor tersebut. Insyaallah kesejahteraan mereka akan semakin membaik karena memiliki pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang sesuai,” tegasnya.
Aulia menutup, Pemkab akan memberikan dukungan sesuai porsi kewenangannya selama kegiatan itu berdampak pada kepentingan masyarakat. (riz)
Editor : Muhammad Rizki