TENGGARONG - Pajak bukan cuma soal PBB atau pajak kendaraan. Pajak reklame, retribusi parkir, hingga pajak daerah lainnya juga jadi tulang punggung pembiayaan pembangunan di Kukar.
Hal itu ditegaskan dalam pembukaan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD Kukar 2026. Kegiatan yang berlangsung, Selasa (7/7/2026) di Pendopo Bupati Odah Etam mengangkat tema Bayar Pajak Tepat Waktu, Wujudkan Kukar Lebih Maju.
Baca Juga: Di Bawah Bayang IKN, 50 Perusahaan PBM Kuala Samboja dan Ribuan Pekerja Menahan Napas
Kegiatan yang digelar hybrid ini menegaskan komitmen pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal. Bukan hanya lewat optimalisasi PBB, tapi juga dari seluruh jenis pajak dan retribusi daerah.
Sejumlah agenda penting dirangkai dalam HLM kali ini. Mulai peluncuran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan ketentuan pemungutan pajak daerah, penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Perdesaan dan Perkotaan, hingga pembayaran PBB P2 secara online serentak.
Baca Juga: DLH Kaltim ke Pulau Miang Pekan Depan, Sudah Kantongi Dugaan Sumber Pencemaran
Khusus pajak reklame, tahun ini juga diluncurkan peraturan pelaksanaannya. Aturan baru ini diharapkan menertibkan penyelenggaraan reklame sekaligus mendongkrak penerimaan dari sektor tersebut. Selama ini potensi pajak reklame di Kukar cukup besar, seiring banyaknya papan reklame dan media promosi di sepanjang jalan utama.
Pemerintah daerah juga menandatangani perjanjian kerja sama penggunaan U-Reader antara bank daerah dengan dinas perhubungan. Sistem ini akan dipakai untuk penerimaan retribusi parkir secara digital dan real-time.
Dalam laporannya, panitia menyebut tujuan utama kegiatan ini mengajak seluruh komponen masyarakat wajib pajak untuk ikut membangun daerah lewat disiplin bayar pajak.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat turut serta untuk membangun daerah melalui disiplin bayar pajak,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Mahulu dan Kemitraan Perkuat Kolaborasi Dukung Program EnABLE untuk Pengurangan Emisi
Ditekankan bahwa kegiatan ini strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. “Kegiatan ini meneguhkan kembali komitmen bersama dalam membangun daerah melalui optimalisasi PAD,” ujarnya.
Pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi disebut sangat bergantung pada partisipasi aktif wajib pajak. Karena itu kepatuhan pajak jadi kunci utama.
Terkait penyerahan SPPT PBB P2, diminta agar segera didistribusikan ke masyarakat. Aparatur sipil negara dan pejabat publik juga didorong jadi contoh kepatuhan. “Sebelum kita mengajak masyarakat taat pajak, pastikan diri kita sendiri sudah lunas pajak,” tegasnya.
Digitalisasi tata kelola juga jadi sorotan. Penggunaan U-Reader untuk retribusi parkir dinilai akan membuat sistem pemungutan lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Wajib pajak dan pengguna jasa juga lebih mudah melakukan pembayaran secara real-time.
Dengan digitalisasi yang menyasar tidak hanya PBB, tapi juga pajak reklame dan retribusi lainnya, diharapkan penerimaan PAD Kukar semakin kuat. Sehingga program pembangunan di daerah bisa berjalan tanpa harus terlalu bergantung pada transfer pusat. (*)
Editor : Sukri Sikki