SANGATTA – Penurunan profit sharing dari perusahaan tambang ke daerah menjadi perhatian serius Pemerintah Kutai Timur (Kutim). Kondisi ini semakin berat karena adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dari proyeksi awal yang bisa mencapai Rp400 miliar, realisasi profit sharing di Kutim kini hanya berkisar Rp70–80 miliar.
Di tengah situasi tersebut, DPRD Kutim berencana membentuk tim audit untuk mengawasi distribusi profit sharing dari perusahaan tambang. Dukungan datang dari Anggota DPR RI, Syafruddin, yang menilai langkah ini penting untuk memastikan kontribusi perusahaan benar-benar dirasakan masyarakat.
"Saya setuju, DPRD harus bergerak bersama, dan saya siap berada di barisan teman-teman DPRD Kutai Timur untuk melakukan check and recheck terhadap persoalan ini," kata Syafruddin.
Meski begitu kata Syafruddin, faktor eksternal seperti fluktuasi harga batu bara di pasar global juga menjadi penyebab turunnya profit sharing. Karena itu, langkah pengawasan dianggap perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu iklim investasi pertambangan di Kutim.
"Memang kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa hari ini ada efek lain yang terjadi adalah menurunnya harga batubara gitu mungkin ini juga adalah salah satu alasan kenapa turunnya laba bersih dari perusahaan-perusahaan," jelasnya.
Syafruddin menegaskan, jika kontribusi perusahaan tambang tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka langkah pengawasan ketat justru wajib diperkuat.
Di sisi lain, ia mengingatkan Kaltim agar tidak bergantung sepenuhnya pada sumber daya alam yang sifatnya sementara. Sektor pariwisata dan pertanian disebut memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi daerah pasca tambang.
Potensi lahan pertanian yang luas dinilai belum dimanfaatkan maksimal, sementara sektor pariwisata masih jauh dari optimal.
"Saya juga bingung. Sekprov Kaltim itu kan basic-nya pariwisata, mantan kepala dinas pariwisata. Tapi saya tidak melihat ada kebijakan, ada pembangunan berorientasi pada pengembangan wisata di Kalimantan Timur," katanya.
Syafruddin mencontohkan Penajam Paser Utara (PPU) yang pernah mencapai swasembada pangan, namun akhirnya menurun setelah sebagian lahan beralih fungsi menjadi area pertambangan.
"Artinya pemerintah tidak hadir untuk memberikan edukasi, memberikan pemberdayaan. Ini sama sekali tidak diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," imbuhnya.
Kedua sektor tersebut diyakininya bisa menjadi jalan keluar konkret bagi Kaltim dalam menghadapi era setelah kejayaan tambang meredup. "Dua sektor ini yang bisa kita kembangkan sebagai sumber pendapatan alternatif kalau misalnya Kalimantan Timur habis sumber daya alamnya," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan