SANGATTA – Pembahasan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim tahun 2026 mulai digelar bersama DPRD. Sejumlah program dievaluasi dan disesuaikan dengan pagu awal anggaran yang sudah ditetapkan. Salah satu fokus utama yang kembali disorot adalah pemberian insentif bagi guru honorer.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono mengatakan bahwa pembahasan kali ini tidak hanya membahas program yang akan dijalankan tahun depan, tetapi juga mengevaluasi berbagai kebutuhan yang belum terakomodasi. “Untuk berbicara program tahun 2026, tentunya kita sudah dikasihkan pagu awal. Itu yang disampaikan. Terkait apa-apa yang masih kurang,” ujarnya.
Dari hasil pembahasan tersebut, salah satu kebutuhan penting yang akan diperjuangkan adalah tunjangan atau insentif bagi guru honorer. “Yang pasti kita satu, mau terkait dengan yang belum terakomodasi adalah tunjangan atau honor, insentif untuk guru-guru honor. Itu yang paling utama. Selebihnya ya tentu disesuaikan,” ucapnya.
Mulyono menyebut total kebutuhan untuk mendukung pembayaran insentif tersebut mencapai sekitar Rp 69 miliar. Saat ini terdapat 3.700 guru honor di Kutim yang tersebar di sekolah negeri dan swasta.
Insentif diberikan berdasarkan sistem zonasi yang sudah diterapkan sejak 2019. “Guru kita, semuanya honor sekolah itu ada 3.700 sekian guru. Tersebar di sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah itu kan ada tunjangan kita di daerah atau insentifnya. Itu diberikan berdasarkan zonasi penempatan, zona 1 sampai zona 7,” jelasnya.
Untuk guru di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan (zona 1) insentifnya sebesar Rp 1,275 juta per bulan, sedangkan di wilayah terpencil seperti Sandaran dan Karangan (zona 7) mencapai Rp 2,7 juta per bulan. Kenaikan nilai insentif ini mulai diterapkan sejak tahun 2024.
“Bukan kebijakan baru, cuma nilainya yang kita naikkan. Sebelumnya waktu itu cuma Rp 875.000. Yang paling jauh Rp 1.700.000 kalau tidak salah waktu itu,” tuturnya.
Mulyono menegaskan, meski dana transfer dari pusat diisukan menurun, perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik tetap kuat. “Kita ini di Dinas hanya pelaksana. Kebijakan ada di Bupati dan Wakil Bupati. Alhamdulillah sampai hari ini perhatian pemerintah Kutai Timur luar biasa, bisa kita cek,” tandasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki