KALTIMPOST.ID, Penghargaan Arindama Bidang Pembangunan Infrastruktur yang diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menuai kritik dari warga.
Penghargaan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kutim, khususnya daerah pedalaman.
Pemuda Muara Ancalong, Angga Gilang Permadi, menilai penghargaan tersebut patut diapresiasi sebagai pengakuan atas kerja pemerintah daerah di tingkat kebijakan.
Namun, ia mengingatkan bahwa capaian di tingkat provinsi tidak serta-merta menggambarkan realitas yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Baca Juga: Kecelakaan Kerja di Area Tambang KPC: Mobil Karyawan Masuk Kolam dan Satu Orang Tewas
Menurut Gilang, penilaian pembangunan infrastruktur di tingkat provinsi cenderung bersifat makro dan administratif.
Sementara itu, di wilayah pedalaman seperti Muara Ancalong, persoalan infrastruktur dasar, terutama jalan, masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.
Ia mencontohkan kondisi jalan di Muara Ancalong yang hingga kini masih rusak dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.
Akses berlumpur disebut bukan lagi kejadian sesekali, melainkan telah menjadi pengalaman harian warga yang menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Baca Juga: Empat Tahanan Kabur dari Polsek Sangkulirang Berhasil Ditangkap
“Pada titik ini, wajar jika masyarakat mempertanyakan makna pemerataan pembangunan, ketika jalan penghubung utama saja belum sepenuhnya layak dilalui,” ujarnya, Minggu (11/1).
Gilang menegaskan, penghargaan tidak seharusnya meniadakan fakta-fakta lapangan.
Ia menilai klaim pembangunan yang disebut berada “di jalur yang tepat” perlu dijelaskan secara konkret, termasuk wilayah mana saja yang benar-benar merasakan dampaknya.
Bagi masyarakat pedalaman, lanjut dia, kemajuan pembangunan tidak diukur dari piagam atau seremoni, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan sehari-hari.
Baca Juga: 3 Tahanan Polsek Sangkulirang Ditangkap, Jejak Satu Buronan Masih Diburu Polisi Kutim
Kritik yang disampaikan, menurutnya, bukan untuk menafikan capaian pemerintah daerah, melainkan sebagai pengingat agar pembangunan tidak berhenti pada rasa puas diri.
Ia berharap pemerataan pembangunan benar-benar dimulai dari wilayah yang masih tertinggal.
Ketimpangan pembangunan dikhawatirkan akan terus berulang dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.
“Harapan masyarakat sederhana, agar pembangunan yang dirayakan di tingkat provinsi benar-benar hadir hingga ke Muara Ancalong dan wilayah pedalaman lainnya,” katanya.
Diketahui, Pemkab Kutim menerima penghargaan Arindama Bidang Pembangunan Infrastruktur pada Upacara Peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur di Lapangan Stadion Kadrie Oening, Jumat (9/1).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kinerja daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di Kutim. ***
Editor : Dwi Puspitarini