KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Namun di tengah proses itu, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengingatkan agar seluruh perangkat daerah lebih berhati-hati dalam merancang program agar tidak kembali membuat perencanaan yang melampaui kemampuan anggaran.
Ia menilai beberapa penyusunan RKPD di tahun-tahun sebelumnya terkesan terlalu ambisius, sehingga realisasinya tidak dapat maksimal. Karena itu, ia meminta penyusunan RKPD 2027 benar-benar mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang saat ini cenderung menurun.
“RKPD ini harus dirancang sesuai realitas. Jangan sampai kelebihan lagi,” kata Mahyunadi usai kegiatan konsultasi publik RKPD 2027, Rabu (4/3).
Mahyunadi menekankan, RKPD tidak boleh disusun secara berlebihan tanpa mempertimbangkan potensi realisasi di lapangan. Menurutnya, ketidaktepatan dalam perencanaan bukan hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga berimbas pada ekspektasi masyarakat.
“Makanya saya tekankan untuk membuat rencana yang efektif dan efisien. Tidak usah lebay dalam menyusun RKPD,” tegasnya.
Ia meminta setiap perangkat daerah melakukan analisa kebutuhan secara cermat dan menggunakan data terbaru sebagai dasar penyusunan program. Tidak hanya soal realistis, Mahyunadi juga menyoroti pentingnya sinkronisasi RKPD 2027 dengan 50 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati.
Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim memastikan program prioritas kepala daerah tetap menjadi fokus, meski APBD Kutim sedang mengalami penurunan.
“Kami optimis anggaran tahun depan dapat lebih dari tahun ini. Yang penting direncanakan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Pemerintah Kutim juga menegaskan, RKPD 2027 diarahkan untuk memperkuat dua sektor utama yakni sumber daya manusia dan infrastruktur. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo