KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada 2026 tidak berdampak pada keberlanjutan tenaga outsourcing di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seluruh tenaga yang saat ini bekerja dipastikan tetap dipertahankan.
APBD Kutim 2026 tercatat turun menjadi Rp 5,1 triliun dari sebelumnya Rp 9,89 triliun. Penurunan itu dipicu berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat serta menurunnya bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah melakukan rasionalisasi belanja dan efisiensi anggaran di sejumlah sektor.
Meski demikian, Kepala Satpol PP Kutim Fatah Hidayat memastikan anggaran untuk tenaga outsourcing di instansinya telah dialokasikan sejak tahap perencanaan sehingga kontraknya tetap diperpanjang.
“Alhamdulillah tahun ini sudah teranggarkan dan kontraknya juga diperpanjang,” kata Fatah.
Ia menjelaskan, total tenaga outsourcing di Satpol PP Kutim saat ini berjumlah 323 orang. Sebanyak 127 orang di antaranya ditempatkan di kecamatan, sementara sisanya bertugas di wilayah kabupaten.
Fatah juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait adanya penerimaan tenaga outsourcing baru di Satpol PP. Ia menegaskan bahwa instansinya tidak membuka perekrutan baru.
“Di luar ada isu seakan-akan Satpol PP masih membuka penerimaan baru. Padahal yang ada hanya perpanjangan kontrak tenaga yang sudah ada,” jelasnya.
Selain tenaga outsourcing, Satpol PP Kutai Timur juga diperkuat oleh 87 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu serta 50 pegawai negeri sipil (PNS).
Ke depan, pihaknya masih menunggu arahan pemerintah daerah terkait kebijakan anggaran, khususnya untuk keberlanjutan tenaga outsourcing pada tahun 2027.
“Kami masih menunggu arahan untuk anggaran tahun 2027,” pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto