SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengajukan berbagai usulan program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2027, Kamis (30/4). Usulan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur dasar hingga layanan kesehatan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor mengatakan program yang diajukan difokuskan pada pengendalian sungai dan pembangunan infrastruktur perairan.
Di antaranya, pembangunan pengamanan tebing sungai dan tanggul di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, normalisasi Sungai Sangkima Lama, serta pembangunan kanal menuju Sungai Kenyamukan.
Di sektor konektivitas, Kutim mengusulkan rekonstruksi Jalan Abdul Wahab Syahranie di Sangatta serta peningkatan ruas jalan provinsi dari Simpang Kaliorang hingga batas Kabupaten Berau.
Pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya di ruas Muara Lembak-Sempayau juga menjadi bagian dari usulan. Perluasan jaringan listrik desa juga menjadi usulan dalam Musrembang tersebut.
Penguatan sektor pertanian diajukan melalui peningkatan jaringan irigasi di sejumlah wilayah. Selain itu, peningkatan jalan lingkungan di beberapa kawasan permukiman juga diusulkan untuk mendukung aktivitas masyarakat.
Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan SMK Negeri 01 Kaubun, SMA Negeri 2 Sangatta Selatan, serta rehabilitasi sarana dan prasarana SMKN 1 Sangkulirang.
Sementara di sektor kesehatan, Kutim mendorong kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Muara Wahau sebagai upaya pemerataan layanan kesehatan di wilayah pedalaman.
“Kami berharap nanti Rumah Sakit Muara Wahau ini dapat dibangun dan dapat atensi dari Provinsi Kalimantan Timur," tuturnya.
Di luar usulan program, Noviari juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan. Ia menyebut struktur ekonomi daerah masih bergantung pada sektor tambang.
“Ketika produksi batubara di Kabupaten Kotai Timur akibat kebijakan nasional menurunkan produksi, maka pertumbuhan ekonomi kami di tahun 2025 mengalami perlambatan,” ujar Noviari.
Data yang dipaparkan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kutim pada 2025 berada di angka 1,05 persen. Kondisi itu dinilai mencerminkan transformasi ekonomi yang belum berjalan optimal.
Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, menambahkan percepatan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy menjadi salah satu kunci penguatan ekonomi daerah.
“Fokus utama terkait Maloy. Peran provinsi untuk menuntaskan progres Maloy mesti dioptimalkan,” kata Januar. (*)
Editor : Ismet Rifani