SANGATTA - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim), Rabu (6/5). Aksi tersebut menyoroti berbagai persoalan pendidikan, mulai dari transparansi anggaran hingga ketimpangan layanan pendidikan. Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WITA itu diikuti puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Darurat Pendidikan. Mereka berasal dari sejumlah organisasi, seperti GMNI, PMII, dan BEM STIPER Kutim.
Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Sejumlah tuntutan disampaikan, di antaranya transparansi mandatory pendidikan, persoalan ketimpangan pendidikan di Kutai Timur, dana hibah kamus STIPER Kutim, hingga penolakan pembangunan Sekolah Rakyat. Koordinator Lapangan aksi, Deo Datus Kacaribu, menyebut demonstrasi tersebut sebagai bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi pendidikan yang dinilai belum berjalan ideal.
"Kami hadir di sini untuk menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar formalitas," tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan agar tata kelola pendidikan lebih akuntabel. "Kami menolak sistem yang menindas dan menuntut reformasi total pada Dinas Pendidikan Kutai Timur agar lebih akuntabel dalam menjalankan fungsinya," katanya.
Baca Juga: Anggaran Konsumsi Rp 4,7 Miliar di Kelurahan Teluk Lingga Disorot, DPRD Minta Dievaluasi
Aksi yang berlangsung sekitar satu jam itu berjalan tertib di halaman kantor Disdikbud Kutim. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menyampaikan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kutai Timur telah memenuhi ketentuan. Ia menyebut pemerintah bersama DPRD telah mengalokasikan 20 persen APBD untuk sektor pendidikan.
Selain itu, ia mengklaim pembangunan fasilitas pendidikan juga terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. "Tiga bulan setelah saya menjabat, saya sendiri yang memimpin kantor ini untuk keliling sekolah untuk mendata sekolah-sekolah," tutur Mulyono. Terkait transparansi, Mulyono menegaskan bahwa pihaknya telah membuka akses informasi kepada publik. Bahkan, Disdikbud Kutim disebut memperoleh nilai sempurna dalam penilaian Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun lalu. "Kalau mau lihat isi anggaran kami, silahkan. Itu bukan barang rahasia. Itu bisa diakses semua," katanya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki