KALTIMPOST.ID-Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar rapat koordinasi untuk pemenuhan standar dan persyaratan izin apotek, toko obat, dan pangan industri rumah tangga (P-IRT) di Ruang Rapat Bappelitbangda, Senin (21/7).
Acara itu dibuka melalui sambutan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra drg Agustinus Teguh Santoso.
Dalam sambutannya, bupati menegaskan pentingnya pengawasan lintas sektor terhadap peredaran obat, makanan, kosmetik, dan produk konsumen lainnya.
Ia menyebut izin usaha bukan sekadar dokumen administratif. Melainkan bentuk nyata tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari berbagai potensi bahaya yang tidak kasatmata.
“Pengawasan terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat, dari apotek hingga meja makan, adalah bagian dari menjaga kualitas hidup generasi hari ini dan masa depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, perizinan apotek, toko obat, dan P-IRT di Mahulu belum sepenuhnya memenuhi standar.
Masih ditemukan pelaku usaha yang belum taat. Bahkan ada yang mengelola obat tanpa pemahaman farmasi yang memadai.
Itu dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah masuk ranah ancaman terhadap keselamatan konsumen.
“Sinergi lintas sektor harus diwujudkan dalam bentuk tindakan korektif, pengawasan kolaboratif, dan keberanian menegakkan standar secara adil namun tegas,” tegasnya.
Bupati menekankan pengawasan harus diiringi pendekatan edukatif. Pemkab Mahulu bersama BPOM dan sektor pendidikan kesehatan akan melaksanakan kampanye publik secara masif.
Agenda itu melalui gerakan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) serta mendorong penggunaan aplikasi BPOM Mobile.
Salah satu langkah nyata yang akan segera dilaksanakan adalah bimbingan teknis pengelolaan obat di apotek dan toko obat yang dijadwalkan pada 22–23 Juli 2025.
Kegiatan itu akan melibatkan pelaku usaha, pemilik apotek, dan pengelola toko obat.
Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga akan memberikan sosialisasi terkait resistensi antimikroba.
Itu ebagai bentuk upaya menghadapi ancaman penggunaan antibiotik yang tidak sesuai.
Bupati mengingatkan kepada seluruh anggota tim pengawasan lintas sektor, yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Tahun 2024 untuk melaksanakan tugas dengan integritas.
Pemerintah berharap dari forum itu lahir kesadaran kolektif dan langkah konkret, untuk meningkatkan keamanan dan kualitas produk kesehatan serta pangan di Mahulu. (*/sya/rd)
Editor : Uways Alqadrie