KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG–Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dipastikan harus melakukan penyesuaian besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Hal itu menyusul adanya efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp 843 miliar. Kondisi tersebut otomatis membuat struktur rancangan anggaran perlu direvisi agar tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Ketua DPRD Mahulu Devung Paran menegaskan, tahun anggaran 2026 bukan sekadar proses rutin, melainkan penataan ulang arah belanja daerah.
“Rancangan untuk 2026 memang harus kita sesuaikan dengan kondisi dana transfer daerah yang mengalami efisiensi luar biasa. Ada Rp 843 miliar yang harus kita koreksi. Karena itu, setiap rupiah di APBD harus betul-betul diarahkan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Mahakam Ulu masih sangat bergantung pada dana transfer pusat sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan. Dengan efisiensi sebesar itu, langkah prioritisasi menjadi keharusan, bukan pilihan.
Program yang bersinggungan langsung dengan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama.
Di tengah tekanan fiskal, DPRD juga menyoroti pentingnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, meningkatnya PAD disebut bukan perkara instan.
"Untuk meningkatkan PAD, perjuangannya luar biasa berat. Tetapi kita punya ruang besar di pertanian dan pariwisata. Dua sektor itu memiliki prospek yang jelas untuk kita dorong,” ujarnya.
Menurutnya, pertanian sebagai sektor hajat hidup masyarakat dan pariwisata sebagai kekuatan alam Mahulu dapat menjadi kombinasi yang mampu mendorong perekonomian lokal. Namun, penguatan kedua sektor itu harus berjalan paralel dengan perencanaan yang matang.
DPRD berharap APBD 2026 dapat menghasilkan komposisi belanja yang lebih tajam, efisien, dan menyentuh langsung kebutuhan warga pedalaman hingga kecamatan paling terpencil. “Fokus tetap sama, kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A