KALTIMPOST.ID-DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) memperkuat fungsi pengawasan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) dengan melibatkan tim pakar Universitas Mulawarman (Unmul).
Pertemuan khusus berlangsung di Gedung MPK Unmul, Senin (17/11) dipimpin Ketua DPRD Mahulu Devung Paran.
Dalam pertemuan itu, Devung menegaskan penyusunan RPJMD lima tahunan memerlukan analisis lebih komprehensif.
Ia meminta agar dokumen tersebut tidak hanya memuat uraian normatif, tetapi benar-benar mencerminkan keperluan masyarakat Mahulu yang berkembang.
“Kami melibatkan tim pakar agar Ranwal RPJMD ini tidak normatif. Apa yang menjadi koreksi DPRD, tolong dibantu agar arahnya lebih tajam,” kata Devung.
Ia menjelaskan seluruh masukan akademis dari Unmul akan menjadi dasar penyusunan catatan strategis DPRD kepada pemerintah daerah (pemda).
Catatan tersebut akan dikirimkan secara resmi sebagai bagian dari proses perbaikan dokumen RPJMD.
“Hari ini kami meminta pandangan akademik. Setelah itu kami bersurat ke pemda sebagai tim penyusun RPJMD,” ujarnya.
Devung menambahkan, Ranwal RPJMD saat ini masih berada pada tahap penyusunan awal. Sehingga DPRD belum membentuk panitia khusus (pansus).
Pembentukan pansus hanya dapat dilakukan setelah dokumen masuk tahap rancangan peraturan daerah (ranperda).
“Pansus dibentuk kalau sudah masuk ranperda. Saat ini masih rancangan awal, jadi belum ada ranperdanya,” jelasnya.
Dari sisi akademis, tim pakar Unmul Dr Hairan menyampaikan perlunya empat muatan utama dalam RPJMD.
Yakni pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta perpaduan pendekatan top–down dan bottom–up.
Menurutnya, RPJMD ideal wajib memadukan kebutuhan masyarakat dengan arah pembangunan daerah secara berimbang.
“RPJMD harus mengandung nilai partisipatif, termasuk bagaimana memanfaatkan dan menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan. Nilai itu harus tetap dituangkan,” kata Hairan.
Ia menekankan agar penyusunan RPJMD periode ini memperbaiki kekurangan pada periode sebelumnya.
Selain itu, dokumen baru harus mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Mahulu yang masih membutuhkan penguatan pada sejumlah sektor.
“RPJMD harus memerhatikan apa saja yang sebelumnya perlu ditingkatkan. Harapan kita, Mahulu tetap memiliki daya dorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dalam dialog, Devung turut memberi perhatian khusus terhadap isu ketahanan pangan. Ia menilai persoalan ini penting dibedah lebih dalam, mengingat tren penurunan ketahanan pangan terjadi di sejumlah kabupaten di Kaltim pada 2024.
“Ketahanan pangan perlu jadi fokus. Tahun 2024, tujuh kabupaten mengalami penurunan dari 13 persen menjadi 8,18 persen. Ke depan bagaimana kita menyelaraskan dengan program presiden,” tegasnya.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPRD Mahulu Weny menyoroti persoalan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Ia menyebut banyak tenaga yang telah bekerja bertahun-tahun gagal mendapatkan status karena tidak terdaftar dalam database.
“Masalah PPPK paruh waktu ini sering dikeluhkan. Banyak yang sudah lama mengabdi justru tidak mendapatkan kejelasan status. Ini harus diperhatikan dalam RPJMD,” kata Weny.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama bahwa RPJMD Mahulu harus menjadi dokumen visioner, inklusif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Mahulu secara berkelanjutan. (rd)
JODY KRISTIANTO
Editor : Romdani.