JAKARTA - Komisi III DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) kembali melakukan langkah strategis dengan mendatangi Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR, Jumat (5/12/2025). Mereka menyampaikan kondisi aktual ruas Long Bagun–Long Pahangai–Long Apari yang masih jauh dari standar infrastruktur memadai.
Advokasi ini merupakan usaha berkelanjutan DPRD Mahulu untuk membuka akses darat yang selama puluhan tahun menjadi harapan masyarakat pedalaman. Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah, memaparkan bahwa dari total 91,67 kilometer jalan tersebut.
Hanya sekitar 20 kilometer yang pernah diaspal, sementara sisanya tidak mengalami progres lanjutan. Lebih ironis lagi, rencana tahun 2026 yang tercantum dalam dokumen BBPJN hanya berupa kegiatan pemeliharaan, bukan pembangunan.
“Kami sampaikan bahwa kebutuhan masyarakat jauh lebih mendesak daripada sekadar pemeliharaan. Jalan ini adalah kebutuhan utama masyarakat di Long Pahangai dan Long Apari,” ujar Desi.
DPRD Mahulu menegaskan bahwa pembangunan akses darat merupakan kunci mengatasi keterisolasian masyarakat perbatasan, terlebih ketika musim kemarau yang membuat logistik sulit masuk. Ketua Komisi III DPRD, Hendrikus Keling SE juga menyoroti titik-titik kritis seperti Gunung Betuan yang membahayakan pengguna jalan karena elevasi ekstrem.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sub Bidang Teknis Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga, Saoki Kamal, menanggapi bahwa pemerintah pusat tetap melanjutkan program pembangunan, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran maupun tantangan teknis.
Untuk wilayah Kaltim, ia memastikan tiga paket pekerjaan prioritas dari Tering ke Long Bagun sudah memasuki tahap kontrak. “Program tidak berhenti. Memang ada kendala lelang dan teknis lapangan, tetapi kami pastikan tetap berjalan,” ujarnya.
Saoki menambahkan bahwa untuk jalur Long Bagun–Long Pahangai, pemerintah tengah menyiapkan skema pendanaan alternatif melalui loan senilai Rp 4 triliun yang sudah masuk sistem perencanaan nasional dan pembahasan Bappenas.
DPRD Mahulu menyatakan akan terus mengawal setiap perkembangan hingga pemerintah pusat mengambil langkah konkret, sebab masyarakat Mahulu telah menanti akses darat layak selama puluhan tahun. (sya)
Editor : Sukri Sikki