KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG—Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan arah baru pembangunan sektor pangan dan pertanian melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ketahanan Pangan dan Pertanian 2025 di Ballroom Setkab Mahulu, Senin (8/12).
Sambutan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan yang dibacakan Asisten I, drg Agustinus Teguh Santoso, menekankan perlunya perubahan pola pikir dan pendekatan pembangunan agar sektor pangan Mahulu mampu bertahan di tengah tantangan geografis dan perubahan iklim.
Mahulu disebut memiliki kondisi yang unik sekaligus menantang. Wilayah berbukit, biaya logistik yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, dan ancaman variabilitas iklim. Karena itu, pemkab menilai pembangunan pertanian tidak lagi bisa dilakukan dengan pola lama, melainkan harus mengedepankan integrasi kebijakan, keberlanjutan, dan efisiensi lintas sektor.
Di hadapan peserta rakornis yang terdiri dari jajaran OPD, perbankan, lembaga teknis, hingga organisasi tani, Agustinus menyampaikan arah kebijakan daerah yang dirumuskan dalam tata nilai ME-LA-JU. Meningkat Sinerginya, Langgeng Sistemnya, Juang SDM-nya, dan Unggul Produknya. Nilai tersebut akan menjadi "kompas" penyusunan RPJMD Mahulu 2025–2029, termasuk sektor pertanian.
“Sinergi antar-OPD harus meningkat tanpa tumpang tindih. Sistem harus memastikan pertanian berkelanjutan. SDM harus tangguh dan inovatif. Dan produk pertanian Mahulu harus unggul serta bernilai tambah,” tegasnya.
Untuk memastikan perencanaan dan penganggaran sektor pertanian berjalan konsisten, Bupati memberikan tujuh instruksi khusus kepada perangkat daerah:
Bappelitbangda diminta memastikan indikator pertanian dalam RPJMD benar-benar terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dinas PUPR diarahkan menyiapkan peta rencana akses jalan ke sentra pangan serta penyusunan site plan agroteknopark sebagai pusat inovasi dan hilirisasi pertanian. DPMK diminta menyelaraskan program ketahanan pangan kampung dengan renstra perangkat daerah serta berorientasi pada peningkatan produktivitas.
Dinas Lingkungan Hidup diminta mengawal aspek keberlanjutan melalui UKL–UPL, amdal, dan instrumen lingkungan lainnya. BPKAD diminta memastikan pagu sektor pertanian memadai dan berkesinambungan dalam RPJMD.
Bagian Perekonomian & SDA diarahkan menyiapkan fasilitasi pasar lokal untuk menyerap hasil panen petani. DPMPTSP diperintahkan memperkuat iklim investasi dengan data yang tersedia, kemudahan perizinan, dan kepastian usaha.
Rakornis 2025 menjadi momentum penegasan komitmen Pemkab Mahulu dalam membangun sektor pertanian yang bukan hanya produktif, tetapi juga berorientasi pasar, menjaga lingkungan, dan mampu menggerakkan ekonomi lokal.
“Keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan kesatuan arah dan eksekusi yang tegas. Kami ingin Mahulu mampu mandiri pangan dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat,” ujarnya.
Pertemuan itu turut diikuti Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kaltim dan Dinas Pangan Kaltim yang hadir secara virtual. Kolaborasi lintas sektor disebut menjadi kunci mempercepat transformasi pertanian Mahulu.
Rakornis Ketahanan Pangan dan Pertanian 2025 kemudian resmi dibuka, menandai dimulainya rangkaian koordinasi strategis untuk mematangkan kebijakan pangan daerah di tahun mendatang. (*)
Editor : Dwi Restu A