KALTIMPOST.ID-Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) Devung Paran menegaskan pentingnya konsolidasi Badan Kehormatan (BK) se-Kaltim sebagai langkah memperkuat marwah dan integritas lembaga legislatif.
Penegasan itu dia sampaikan setelah mengikuti Rapat Koordinasi BK DPRD Kaltim dan DPRD Kabupaten/Kota se-Kaltim di Balikpapan, Rabu (10/12).
Rakor tersebut membahas penguatan kode etik, standardisasi sinergi, serta kepastian sanksi bagi anggota DPRD.
Devung menilai forum itu penting untuk memastikan setiap anggota dewan memahami batasan perilaku politik dan konsekuensinya.
“Rakor ini memberi manfaat besar bagi seluruh DPRD di Kaltim. Di forum ini, kami merumuskan strategi untuk memantau, mengevaluasi, hingga meneliti dugaan pelanggaran kode etik. Tujuannya jelas: menjaga moral, citra, dan kredibilitas lembaga,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa BK bukan sekadar pelengkap struktur organisasi, melainkan garda terdepan dalam menegakkan etika politik di parlemen daerah.
Menurut Devung, ketegasan BK dalam memberikan pembinaan maupun sanksi akan berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik.
Penegakan kode etik, lanjutnya, tidak hanya mengatur disiplin internal, tetapi juga bentuk komitmen DPRD terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Karena itu, penguatan peran BK dianggap menjadi langkah pencegahan penting untuk meminimalkan potensi pelanggaran.
Sebagai tindak lanjut rakor, DPRD Mahulu akan menggelar rapat khusus bersama BK untuk menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi forum tersebut.
“Ini bagian dari penguatan komitmen bersama agar seluruh anggota semakin memahami pentingnya menjaga integritas dan marwah lembaga,” jelasnya.
Devung berharap peningkatan kapasitas BK serta sinergi di tingkat provinsi dapat menjadi landasan bagi DPRD Mahulu dalam menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas kinerja legislatif di daerah. (sya/rd)
Editor : Romdani.