KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG–Isu dugaan pemotongan dana Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu yang ramai diperbincangkan di media sosial, akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mahulu Samson Batang menegaskan, tidak ada pemotongan dana beasiswa sebagaimana yang ditudingkan.
Isu tersebut mencuat setelah sebuah unggahan akun media sosial @lambe.kaltim menarasikan keluhan mahasiswa penerima beasiswa. Dalam unggahan itu disebutkan, mahasiswa yang seharusnya menerima dana sebesar Rp 7 juta, namun hanya menerima Rp 4 juta.
Unggahan tersebut menilai kejadian itu sebagai pemotongan sepihak tanpa penjelasan resmi, tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan tanpa dasar yang jelas, sehingga memicu pertanyaan serta protes dari kalangan mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Samson Batang meluruskan bahwa informasi yang beredar tidak disampaikan secara utuh dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Perlu kami sampaikan, tidak ada pemotongan beasiswa. Yang terjadi adalah penyesuaian besaran penerimaan, karena jumlah penerima beasiswa stimulan setiap tahun terus meningkat,” ujar Samson, Selasa (31/12).
Dia memerinci, pada 2023 jumlah penerima beasiswa tercatat 436 orang, kemudian meningkat menjadi 487 orang pada 2024, dan kembali melonjak signifikan pada 2025 dengan 679 penerima beasiswa stimulan. Sementara itu, total anggaran yang tersedia bersifat terbatas.
“Dengan penerima yang bertambah cukup tajam, dana yang tersedia harus dibagi secara proporsional agar semua penerima tetap memperoleh bantuan. Akibatnya, nilai yang diterima per orang disesuaikan,” jelasnya.
Samson menegaskan, kebijakan tersebut diambil agar tidak ada calon penerima yang tereliminasi, sekaligus memastikan program Beasiswa Gerbang Cerdas tetap menjangkau lebih banyak pelajar dan mahasiswa di Mahakam Ulu.
“Prinsipnya adalah pemerataan dan keadilan. Daripada hanya sebagian yang menerima penuh sementara lainnya tidak terakomodir, kami memilih membagi secara merata sesuai kemampuan anggaran,” tegasnya.
Disdikbud Mahulu berharap klarifikasi itu dapat meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat, serta mengajak mahasiswa dan publik untuk selalu mengonfirmasi informasi melalui kanal resmi pemerintah daerah. Guna menjaga kepercayaan terhadap program pendidikan yang dijalankan. (*)
Editor : Dwi Restu A