KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, mendorong adanya pengecualian kebijakan terkait ketersediaan obat-obatan di puskesmas, menyusul keterbatasan akses layanan kesehatan rujukan di wilayah Mahakam Ulu. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi hasil sidak di Puskesmas Laham, Kamis (8/1).
Bupati Angela mengungkapkan, saat ini terdapat formula atau kebijakan dari pemerintah pusat yang mengatur jenis obat-obatan tertentu yang tidak diperbolehkan tersedia di puskesmas. Kebijakan tersebut berlaku secara nasional dan diterapkan di seluruh kabupaten dan kota.
“Ada formula dari pusat yang diturunkan ke seluruh kabupaten, bahwa di puskesmas ada obat-obat tertentu yang tidak boleh diadakan,” ujar Angela.
Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan kendala serius di daerah dengan kondisi geografis dan akses transportasi terbatas seperti Mahakam Ulu. Ia mencontohkan penanganan kasus bayi atau anak-anak dengan kondisi darurat yang membutuhkan tindakan cepat.
“Misalnya bayi yang mengalami demam tinggi atau anak-anak yang tidak bisa menelan obat dan membutuhkan penanganan melalui injeksi. Kondisi seperti ini tidak bisa ditangani optimal kalau obatnya tidak tersedia,” jelasnya.
Angela menegaskan, saat ini pihaknya tengah mencari kemungkinan agar kebijakan tersebut dapat diberikan pengecualian, untuk daerah-daerah dengan keterbatasan fasilitas dan jarak tempuh ke rumah sakit rujukan.
“Nah, itu yang sekarang saya sedang cari, apakah bisa dibuat pengecualian juga. Karena kita tahu kondisi Mahakam Ulu tidak seperti kabupaten lain, yang bisa langsung ke rumah sakit dengan segera,” katanya.
Ia berharap ke depan, ketersediaan obat-obatan di puskesmas Mahulu dapat lebih lengkap agar pelayanan kesehatan dasar bisa berjalan maksimal. Tidak menimbulkan risiko yang lebih besar bagi pasien, khususnya anak-anak.
“Kalau bisa, saya maunya obat-obatan di puskesmas kita tercukupi. Saya tidak mau anak-anak dengan kondisi seperti itu harus menunggu sampai agak mendingan baru bisa diberikan obat,” tegasnya.
Menurut Bupati, penundaan penanganan medis akibat keterbatasan obat dapat berdampak fatal, terlebih dalam kasus-kasus kegawatdaruratan.
“Saya tidak mau seperti itu karena akibatnya bisa fatal,” pungkasnya.
Angela memastikan, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta pemerintah pusat, guna mencari solusi terbaik agar regulasi pelayanan kesehatan dapat lebih adaptif terhadap kondisi daerah terpencil dan perbatasan. (/sya)
Editor : Ismet Rifani