Usai Forum Pelayanan Publik, Perangkat Daerah Mahulu Punya PR

Jody Kristianto • Dipublikasikan Selasa, 20 Oktober 2026 | 09:12 WIB
Asisten III Setkab Mahulu, Kristina Tening.
Asisten III Setkab Mahulu, Kristina Tening.

 
KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Tahun 2026 diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan penyampaian masukan. Setiap perangkat daerah diminta menetapkan prioritas perbaikan yang jelas dan menerapkannya pada unit pelayanan masing-masing.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Sekretariat Kabupaten Mahulu Kristina Tening saat membuka FKP di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (15/10).

Angela meminta seluruh peserta membawa pulang pemahaman yang lebih baik mengenai persoalan pelayanan publik sekaligus menentukan langkah konkret yang dapat dilaksanakan setelah forum berakhir.

Baca Juga: Viral Rumor Meninggal Dunia, Kim Jong Un Justru Tampil Tinjau Pameran di Pyongyang

“Saya berharap Bapak dan Ibu membawa pulang pemahaman yang lebih baik serta langkah perbaikan yang jelas dari forum ini. Setelah kembali ke unit masing-masing, tentukan prioritas berdasarkan hasil pembahasan dan evaluasi pelayanan,” pesannya.

Menurut Angela, pembenahan pelayanan perlu didasarkan pada evaluasi standar pelayanan, hasil survei kepuasan masyarakat, serta pengaduan yang diterima. Berbagai masukan tersebut harus dimanfaatkan untuk mengidentifikasi persoalan dan menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing.

Untuk memastikan proses tersebut berlanjut, bupati meminta Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Mahulu mengoordinasikan dan memantau tindak lanjut bersama perangkat daerah serta unit pelayanan terkait.

Langkah ini diharapkan memastikan rekomendasi forum diterjemahkan menjadi pembenahan yang dapat dilaksanakan, bukan sekadar menjadi catatan kegiatan.

FKP tersebut dihadiri kepala perangkat daerah, camat, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, kepala subbagian umum, serta operator di lingkungan Pemkab Mahulu.

Dua narasumber dari Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Timur turut hadir, yakni Kepala Bagian Tata Laksana Surasa serta Analis Kebijakan Ahli Pertama Muhammad Fahmi Al-Bachtimi.

Baca Juga: Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, PKS Desak Perbaikan MBG dan Soroti Ijazah Gibran

Melalui forum ini, Pemkab Mahulu mendorong perangkat daerah memperkuat koordinasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tantangan selanjutnya adalah memastikan setiap unit memiliki prioritas pembenahan dan melaksanakan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi. (*)

Editor : Ery Supriyadi
pelayanan publik Mahulu Forum Konsultasi Publik 2026 Biro Organisasi Kaltim Angela Idang Belawan Pemkab Mahakam Ulu