KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Kekompakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam kontestasi pilkada terus diuji. Saat ini KIM belum menentukan calon yang diusung di pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Sebaliknya, partai anggota KIM terus bermanuver dengan mempromosikan figur internal masing-masing.
Jika sebelumnya Partai Golkar menyodorkan kadernya, Jusuf Hamka alias Babah Alun, untuk berduet dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai anggota KIM pun demikian. PAN menyodorkan nama Ketua DPP PAN Zita Anjani sebagai cawagub Kaesang di pilgub Jakarta. ’’Kalau PAN, jelas ada Zita Anjani,’’ kata Zulikifli di Jakarta kemarin (14/7).
Zulhas –sapaan Zulkifli Hasan– mengakui bahwa pembahasan soal siapa figur yang akan diusung KIM di pilgub Jakarta masih terus digodok. Begitu pula di pilgub Jabar. Kali ini dia sepakat Ridwan Kamil cenderung lebih pas bertarung kembali sebagai incumbent.
Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, Zita yang juga putri Zulhas memang diproyeksikan maju di Jakarta. Hanya, PAN tetap akan menghitung peluang. Terutama saat menghadapi petahana Anies Baswedan. ’’Karena petahana biasanya diunggulkan,’’ ujarnya.
Di sisi lain, Zita menyatakan kesiapannya. Dia menyebut komunikasi dengan Kaesang terus berjalan. ’’Saya berharap dari PAN ada sosok, entah itu gubernur atau wakil gubernurnya, yang mewakili anak muda atau gen Z,’’ tutur wakil ketua DPRD Jakarta tersebut.
Terpisah, Bawaslu sedang menyusun indeks kerawanan Pilkada 2024. Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menyatakan, pihaknya sedang menyusun indeks tersebut sambil terus melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan tahapan pilkada.
’’Nanti dikeluarkan mana yang menjadi titik rawan. Itu akan menjadi bahan pertimbangan jajaran Bawaslu daerah untuk melaksanakan tugas-tugasnya,’’ paparnya.
Namun, Bawaslu belum bisa menunjukkan data daerah potensi rawan tersebut. Herwyn menyatakan, pihaknya masih menunggu input data Bawaslu daerah. ’’Seperti pemilu kemarin, kami publish data indeks kerawanan yang digunakan untuk pengawasan,’’ bebernya.
Dia menambahkan, Bawaslu juga terus memperkuat peran pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menjelaskan, indeks kerawanan pilkada akan bermakna jika berkorelasi dengan peningkatan kualitas kerja-kerja pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu beserta jajaran. Menurut dia, data yang dikumpulkan dan indeks yang dibuat tidak berguna kalau pelanggaran pilkada terbiarkan tanpa penindakan yang baik. ’’Serta laporan atau temuan yang diterima Bawaslu tidak tertangani dan terselesaikan dengan berkeadilan,’’ tegasnya. (tyo/lum/c14/bay)
Editor : Hernawati