KALTIMPOST.ID-Indonesia menjadi salah satu negara tujuan ekspansi Worldcoin, proyek mata uang kripto kontroversial yang digagas oleh CEO OpenAI, Sam Altman.
Fenomenanya mulai terlihat sejak awal 2024, ketika perusahaan di balik proyek ini—Tools for Humanity—gencar membuka titik-titik pendaftaran di berbagai kota besar Tanah Air.
Dengan iming-iming imbalan token Worldcoin (WLD) yang diklaim bisa langsung dikonversi menjadi uang tunai bernilai ratusan ribu rupiah, ada yang Rp 700-800 ribu.
Oleh karena itu banyak warga dari berbagai latar belakang rela mengantre panjang untuk melakukan pemindaian data tersebut.
Prosesnya cukup unik: hanya dengan memindai bola mata menggunakan perangkat bulat futuristik bernama Orb, pengguna akan menerima identitas digital bernama World ID sekaligus token digital WLD.
Baca Juga: Kampus Universitas Airlangga Punya Rektor Baru, Kini Dipimpin Prof Dr Muhammad Madyan
Namun di balik antusiasme tersebut, kehadiran Worldcoin mulai mengundang perhatian tajam dari berbagai pihak, termasuk otoritas Indonesia dan para pakar keamanan digital.
Komisi Digital Indonesia (Komdigi) bahkan sempat membekukan izin Worldcoin dan World ID karena kekhawatiran serius terkait pengumpulan data biometrik warga—terutama retina mata yang sangat sensitif dan tak bisa diganti seperti kata sandi.
Di Balik Teknologi Orb: Data Siapa yang Disimpan?
Worldcoin menjanjikan sistem verifikasi identitas global berbasis biometrik. Teknologi mereka berfokus pada pemindaian iris untuk menciptakan identitas digital yang unik—disebut IrisCode—yang diklaim bisa mencegah satu orang memiliki lebih dari satu akun.
Menurut pernyataan resmi, data gambar retina akan langsung dihapus setelah IrisCode dibuat, kecuali pengguna memberikan izin eksplisit untuk menyimpannya.
Jika pengguna setuju, data tersebut dapat digunakan untuk melatih kecerdasan buatan agar lebih akurat mengenali biometrik manusia.
Artinya, meskipun Worldcoin mengklaim tidak menjual data dan menerapkan sistem enkripsi tinggi, risiko kebocoran tetap ada, apalagi jika penyimpanan data dilakukan secara terpusat.
Namun masalah terbesar dalam proyek ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan konsekuensi jangka panjang dari menyerahkan data biometrik mereka.
Banyak warga yang mungkin hanya tergiur imbalan token, tanpa mengetahui bahwa sekitar 75% dari data garam—eh, maksudnya, data yang mereka berikan—tidak bisa ditarik kembali atau diubah bila terjadi kebocoran.
Jika data retina jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan, potensi pelacakan massal atau pencurian identitas bisa menjadi nyata.(*)
Editor : Thomas Dwi Priyandoko