KALTIMPOST.ID, Presiden Prabowo Subianto memulai gebrakan awalnya di sektor keuangan dengan menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Suryo Utomo.
Penunjukan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Bimo bukan nama yang kerap tampil di publik, namun jejak profesionalnya tak bisa dianggap remeh.
"Beliau tegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, dan independen," kata Bimo usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Meski kini menjabat Sekretaris Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bimo sejatinya sudah lama berkecimpung di bidang pajak. Ia pernah menjadi Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA) Ditjen Pajak, bahkan ikut membentuk lembaga tersebut bersama Dr. Yon Arsal.
Pengalamannya juga menyentuh bidang audit dan sektor investasi strategis. "Saya diberi mandat nanti sesuai arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kemenkeu, begitu juga dengan Letjen Djaka," ujarnya.
Selain Bimo, Letnan Jenderal Djaka Budi Utama juga ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai, menggantikan Askolani.
Kehadiran dua figur berbeda latar belakang ini menyiratkan pendekatan yang holistik, teknokrat sipil berpadu dengan disiplin militer.
Langkah ini menunjukkan Prabowo tidak hanya mengejar efisiensi administratif, tetapi juga mengedepankan ketegasan institusional. Mungkinkah ini formula baru memberantas kebocoran pajak dan bea cukai?
Prabowo disebut menitipkan satu pesan penting, memperbaiki sistem perpajakan untuk mengamankan program nasional dari sisi penerimaan negara.
Ini bukan hanya soal target angka, melainkan menciptakan sistem yang dipercaya rakyat.
Dengan rekam jejaknya di Kemenko Marves dan BUMN seperti PT Phapros, Bimo membawa perspektif luas tentang investasi, audit, dan manajemen risiko, modal penting untuk membenahi Ditjen Pajak yang sarat tantangan.
Baca Juga: 35 Link Twibbon Harkitnas 2025, Inspirasi Digital untuk Generasi Muda Rayakan Semangat Persatuan
Tugas berat sudah di depan mata, namun pelantikan resmi masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini menjadi titik awal kerja kolaboratif antara menteri senior dengan Dirjen baru yang membawa semangat pembaruan.
"Untuk pelantikan dan segala macam menunggu arahan dari Ibu Menteri Keuangan," ujar Bimo. ***
Editor : Dwi Puspitarini