KALTIMPOST.ID, JAKARTA - Nusron Wahid, melontarkan permintaan maaf atas pernyataannya yang sempat viral dan membuat publik heboh. Pernyataannya mengenai kebijakan penertiban tanah terlantar dan juga mengungkapkan bahwa seluruh tanah rakyat adalah milik negara.
Seperti dilansir detik.com (12/8/2025), Nusron menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia sebab pernyataannya yang menimbulkan polemik dan menimbulkan kesalahpahaman.
Ia juga menuturkan bahwa pernyataannya tersebut mengacu pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam UUD tersebut, tambah Nusron, disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Tidak hanya itu, Nusron menekankan, penertiban untuk tanah sawah produktif, pekarangan, maupun tanah waris yang dimiliki warga, khususnya yang berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) dipastikan aman. Penertiban hanya menyasar lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Nusron juga menambahan, pernyataannya yang viral sebelumnya itu hanya becanda. Ia pun mengaku sama sekali tidak menyangka pernyataannya menimbulkan persepsi yang keliru.
“Dalam proses menjelaskan itu, memang ada bagian pernyataan saya yang saya sampaikan sebetulnya dalam konteks guyon. Setelah menyaksikan ulang, kami sadar dan kami mengakui, candaan tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sempaikan.
Apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik sehingga dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan liar dari masyarakat,” ucap Nusron dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Editor : Uways Alqadrie