KALTIMPOST.ID, Eskalasi politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali memanas. Setelah ribuan warga berhasil mengguncang kantor bupati melalui aksi massal pada 13 Agustus lalu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kini mengalihkan targetnya ke ibu kota, dengan rencana demo besar-besaran di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Massa menuntut agar KPK segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan periode 2020–2021.
Koordinator lapangan AMPB, Supriyono alias Botok, memastikan mobilisasi massa akan dilakukan secara masif.
Rombongan dijadwalkan berangkat dari Pati pada Minggu, 31 Agustus 2025, dan mengepung Gedung Merah Putih KPK selama dua hari berturut-turut, yakni Selasa–Rabu, 2–3 September 2025.
Botok menegaskan melalui siaran langsung di akun TikTok @koko.king.affiliate, “Tuntutan kami jelas, desak KPK segera tetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka kasus korupsi DJKA. Kami tidak main-main!”
Aksi ini menjadi puncak kemarahan warga setelah kebijakan kontroversial Pemkab Pati memicu protes luas.
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen dan perubahan ketentuan hari sekolah membuat warga murka.
Walaupun kedua kebijakan akhirnya dicabut, tuntutan agar Bupati Sudewo mundur tetap menggelora.
Sebelumnya, Aliansi berencana menggelar demo besar pada 25 Agustus 2025. Namun, rencana itu batal setelah beberapa koordinator memilih mengambil jalur dialog dengan Bupati Sudewo.
Salah satunya, Ahmad Husein, inisiator AMPB, menyatakan mundur dari gerakan setelah bertemu langsung Bupati di kediaman seorang pengusaha di Kecamatan Juwana.
Foto Husein dan Sudewo duduk berdampingan sambil tersenyum dan mengacungkan jempol menjadi viral di media sosial.
Husein mengaku memilih berdamai setelah menerima komitmen Bupati untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan aspirasi rakyat.
Meski beberapa koordinator mundur, gerakan AMPB lainnya tetap melanjutkan perjuangan. Mereka kembali membuka posko donasi untuk aksi ke Jakarta, termasuk penggalangan dana Rp 5.000 per orang, baik tunai maupun untuk biaya transportasi.
Bendahara AMPB, Mulyati, menegaskan, “Semua laporan keuangan akan transparan dan dipublikasikan setiap hari.”
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai ada agenda politik yang ikut menunggangi kemarahan warga.
Menurutnya, Sudewo sudah menunjukkan itikad baik dengan mencabut kebijakan kontroversial dan meminta maaf, tetapi tuntutan pemakzulan tetap bergulir.
“Jangan sampai ada kepentingan politik di balik ini. Bagaimanapun, bupati dipilih rakyat.” Ujar Tito.
Dengan batalnya demo 25 Agustus dan rencana aksi besar ke KPK, situasi politik di Pati kini menjadi sorotan nasional. Banyak pihak menunggu bagaimana gerakan ini akan berkembang dan apakah KPK akan segera menanggapi tuntutan warga. ***
Editor : Dwi Puspitarini