KALTIMPOST.ID, Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR) RI Andreas Hugo menyampaikan perlu adanya penguatan penerapan program pemerintah.
Dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (21/8/2025), ia menambahkan, banyak hal positif yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025.
Di antaranya yaitu perhatiannya terhadap net outflow of national wealth, ketahanan pangan dan energi, serta program Makan Gizi Gratis (MBG).
Selanjutnya, ia juga menyoroti adanya ketimpangan antara retorika dan implementasi di lapangan.
Seperti yang dilansir antaranews.com, ia menegaskan optimisme harus dijaga, tetapi perlu juga kehati-hatian.
“Misalnya, kita bicara surplus empat juta ton beras. Tapi faktanya harga beras di lapangan mahal. Ini ironi yang tidak boleh diabaikan,” ujar Andreas.
Menurutnya, terjadinya kekosongan dalam pelaksanaan program pemerintah dikarenakan teknokrasi yang lemah.
Sebab itulah, ia menekankan pentingnya menerjemahkan ide-ide besar Presiden ke dalam implementasi nyata.
Di sisi lain, anggota MPR RI Riyono juga merespons pidato Presiden. Ia mengkritisi realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Menurut Riyono terdapat ketimpangan dalam penguasaan distribusi pangan nasional.
“Saat ini, 95-97 persen pasar beras nasional dikuasai sektor swasta. Negara hanya menguasai 3-4 persen. Ini menyebabkan gejolak harga sulit dikendalikan,” ungkap Riyono. ***
Editor : Dwi Puspitarini