KALTIMPOST.ID, Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai Menteri Keuangan yang baru menjabat beberapa hari lalu, langsung dihadapkan pada tugas berat.
Ia mewarisi beban utang negara sebesar Rp 1.300 triliun dari menteri sebelumnya, Sri Mulyani Indrayani yang harus dilunasi tahun ini.
Dalam rapat perdananya dengan Komisi XI DPR Rabu, 10 September 2025, strategi pemerintah untuk melunasi utang ini menjadi sorotan utama.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyatakan kekhawatirannya.
Ia mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk menunaikan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang di tengah kondisi keuangan yang ada.
Lebih lanjut, Harris juga menyoroti rencana pemerintah untuk mengambil utang baru di tahun 2026 dan mengingatkan pemerintah agar berhati-hati agar tidak terjadi risiko gagal bayar.
Senada dengan Harris, Kamrussamad dari Fraksi Gerindra juga menyampaikan pandangannya.
Ia melihat pergantian menteri keuangan ini sebagai kesempatan penting untuk menyusun strategi jangka menengah dan panjang terkait pengelolaan utang.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki skenario yang jelas untuk mengurangi beban utang yang jatuh tempo setiap tahunnya.
Kamrussamad mendesak Purbaya untuk segera merancang langkah-langkah konkret demi menciptakan kondisi fiskal yang lebih sehat.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Purbaya menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk memastikan setiap pinjaman yang ditarik pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Ia juga berjanji akan menjaga pengelolaan fiskal agar tetap efektif dan berkelanjutan.
Sebagai informasi tambahan, tahun ini pemerintah perlu menyiapkan dana sebesar Rp 833,9 triliun untuk melunasi utang jatuh tempo dan Rp 599,4 triliun untuk pembayaran bunganya. ***
Editor : Dwi Puspitarini