KALTIMPOST.ID, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (18/9/2025).
Selain Hilman, KPK juga memanggil Nasrullah Jasam, Kepala Kantor Urusan Haji KBRI Jeddah.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (18/9).
Ini bukan kali pertama Hilman dipanggil. Pada Agustus lalu, ia juga dipanggil terkait kasus yang sama, namun meminta penundaan karena harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan haji 2025 ke DPR RI.
Baca Juga: Bukan Cuma Janji Kampanye, 8 Gebrakan Nyata Prabowo dalam Perpres 79 Tahun 2025 Ini Bikin Penasaran
Kasus dugaan korupsi ini sudah naik ke tahap penyidikan, meski KPK belum mengumumkan siapa tersangkanya.
Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp 1 triliun, angka yang mencengangkan.
Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Condet, Jakarta Timur, serta sejumlah lokasi lain, termasuk kantor agen perjalanan haji, rumah ASN Kemenag di Depok, hingga ruang Ditjen PHU.
Dari penggeledahan itu, KPK menyita dokumen, barang bukti elektronik, mobil, dan properti.
Budi menegaskan, temuan ini akan dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan jumlah kerugian negara.
“Semua bukti yang dikumpulkan akan didalami lebih lanjut,” ujarnya. ***
Editor : Dwi Puspitarini