KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak memiliki kewajiban melunasi utang proyek kereta cepat Whoosh maupun KAI. Ia memastikan, pembayaran akan ditangani langsung oleh Danantara.
“Bukan berarti utangnya diabaikan. Dulu semua beban memang diambil alih pemerintah. Sekarang, setelah dividen sepenuhnya masuk ke Danantara, mereka cukup mampu melunasinya,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Ia menambahkan, pembayaran utang tersebut tetap berjalan, namun dilakukan melalui Danantara, bukan dari APBN. “Jadi tetap dibayar, hanya saja mekanismenya bukan lewat APBN,” tegasnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Bela Siswa SMAN 1 Cimarga Demo Guru yang Tampar Temannya, Begini Logikanya
Purbaya menjelaskan, pemerintah hanya berperan mengawasi agar proses pembayaran berjalan tertib dan tidak menekan keuangan negara.
Utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang melibatkan investor asal China itu ditangani melalui sistem keuangan Danantara.
Menurut dia, langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah menjaga efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMN.
“Posisi pemerintah jelas, kita ingin struktur pembayaran yang efisien, transparan, dan tidak membebani APBN,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemantauan dilakukan secara berkala setiap dua minggu. Pemerintah akan menerima laporan perkembangan pembayaran dan menilai apakah perlu ada percepatan.
Dengan mekanisme tersebut, utang Whoosh dan KAI dapat diselesaikan tanpa membebani anggaran negara. “Skema ini memastikan dana publik aman dan pengelolaan fiskal tetap sehat,” kata Purbaya.
Baca Juga: Gampang! Begini Cara Cairkan BSU Oktober 2025 Senilai Rp600 Ribu Cukup Pakai NIK KTP
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan dua alternatif penyelesaian utang, yakni menambah modal atau menyerahkan infrastruktur kepada pemerintah.
“Kita sedang mempertimbangkan dua opsi, apakah menambah equity atau menyerahkan infrastrukturnya seperti industri kereta api pada umumnya, di mana aset tetap menjadi milik pemerintah,” jelas Dony di Jakarta, Kamis (9/10).
Ia menegaskan, proyek kereta cepat ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat karena mempercepat mobilitas. Saat ini, jumlah penumpang KCIC terus meningkat dan telah mencapai sekitar 30 ribu orang per hari.(*)
Editor : Thomas Priyandoko