KALTIMPOST.ID, Isu tentang dinasti politik kembali mencuat ke permukaan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik. Putra Presiden Joko Widodo itu disebut sebagai simbol munculnya generasi baru politik Indonesia yang masih lekat dengan bayangan kekuasaan keluarga.
Perdebatan soal dinasti politik tak berhenti di ruang publik nasional. Di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur, wacana ini menjadi bahan diskusi hangat di kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum.
Pertanyaannya sama: apakah politik Indonesia sedang bergerak menuju regenerasi sehat, atau sekadar perpanjangan kekuasaan keluarga yang sudah mapan?
Asal Mula Isu Dinasti Politik
Istilah dinasti politik mulai ramai dibicarakan sejak Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Satgas Pangan Polri Sidak Pasar dan Penggilingan Padi PPU, Pastikan Harga Beras Wajar
Perubahan syarat batas usia calon kepala negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi waktu itu membuka jalan bagi Gibran untuk maju.
Sejak saat itu, publik terbelah antara yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk regenerasi dan yang menganggapnya sebagai tanda melemahnya demokrasi.
Kini, setelah menjabat sebagai Wakil Presiden, isu tersebut muncul kembali. Gibran dinilai semakin memperkuat posisi keluarga Jokowi dalam lingkar kekuasaan nasional.
Di media sosial, tagar #DinastiPolitik dan #Nepotisme kembali menempati posisi tren pembicaraan tertinggi dalam beberapa pekan terakhir.
Baca Juga: Menpora Erick Thohir Jelaskan Alasan Penolakan Atlet Israel di Indonesia
Resonansi di Daerah
Di Kalimantan Timur, isu ini juga mendapat perhatian. Beberapa pengamat menilai, apa yang terjadi di pusat bisa memberi pengaruh terhadap pola politik daerah.
Dosen Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Dr. Rini Amalia, menilai bahwa politik keluarga sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Ia menyebut praktik tersebut bisa ditemukan di berbagai level pemerintahan.
“Fenomena ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di daerah. Politik kita masih sangat personalistik, sehingga popularitas dan kedekatan dengan kekuasaan menjadi faktor penentu,” ujar Rini saat dihubungi, Kamis (23/10).
Namun, menurutnya, publik tidak boleh hanya melihat sisi negatif. “Yang penting adalah bagaimana mereka yang berasal dari lingkaran kekuasaan itu tetap menunjukkan kinerja dan integritas,” tambahnya.
Baca Juga: OJK Tindak 53 Lembaga Keuangan, Dorong Tata Kelola Lebih Baik
Pandangan Publik dan Partai Politik
Sejumlah kader partai di Kaltim menilai wajar bila keluarga pejabat maju di panggung politik selama melalui mekanisme partai yang sah.
Namun, ada pula yang berpendapat bahwa dominasi keluarga besar di arena kekuasaan bisa mematikan kesempatan bagi kader muda dan tokoh independen untuk muncul.
Ketua salah satu partai menengah di Samarinda yang enggan disebutkan namanya menilai, “Politik keluarga tidak dilarang, tapi perlu dibatasi agar tidak jadi monopoli kekuasaan. Kalau tidak, demokrasi hanya jadi formalitas.”
Tantangan bagi Demokrasi
Isu dinasti politik memunculkan pertanyaan mendasar tentang masa depan demokrasi Indonesia. Dalam konteks pembangunan politik daerah, fenomena ini menjadi tantangan tersendiri.
Baca Juga: 3.701 Jiwa Terdampak Banjir Bontang, Terbanyak di Kelurahan Api-Api
Publik di Kaltim mulai menuntut agar proses politik lebih terbuka dan berbasis meritokrasi, bukan hanya berdasarkan hubungan darah atau jaringan elite.
Beberapa kelompok mahasiswa di Samarinda bahkan telah menggelar diskusi publik bertema “Masa Depan Demokrasi Pasca Jokowi” yang menyoroti dominasi politik keluarga.
Mereka menilai, keterlibatan generasi muda seperti Gibran seharusnya diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar penerusan pengaruh.
Apakah Gibran Rakabuming Raka menjadi simbol perubahan atau sekadar kelanjutan dinasti politik, publik masih menunggu jawabannya.
Yang jelas, politik Indonesia kini berada di persimpangan antara reformasi dan konservasi kekuasaan.
Baca Juga: Konser For Revenge di Samarinda: Jadwal Lengkap dan Harga Tiket
Bagi daerah seperti Kalimantan Timur, isu ini menjadi cermin penting untuk memastikan bahwa politik lokal tumbuh sehat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar garis keturunan. ***
Editor : Dwi Puspitarini