Utama Samarinda Balikpapan Kaltim IKN Nasional Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Perihal Ramainya Motor Brebet di Jatim, Pakar UGM: Bukan Karena Dicampur Etanol

Muhammad Aufal Fresky • Jumat, 31 Oktober 2025 | 18:03 WIB

Foto ilustrasi
Foto ilustrasi
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Belakangan ini ramai terjadi motor brebet di Jawa Timur (Jatim). Hal tersebut mendapatkan sorotan dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi.

Dia menilai bahwa penyebab motor brebet bukan karena pencampuran etanol 10 persen (E10) pada bahan bakar. Menurutnya, sejauh ini BBM jenis pertalite tidak menggunakan campuran etanol.

“Saya rasa nggak benar ya. Jadi yang sekarang ini itu menggunakan E5 sebenarnya bukan Pertalite, tapi Pertamax Green dengan campuran etanol 5 persen. 

Rencananya akan naik jadi 10 persen,” tegas Fahmy dalam Diskusi Publik bertema 1 Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita Dalam Energi? pada Rabu (30/10/2025), seperti dilansir laman JawaPos.com.

Tidak hanya itu, Fahmy menjelaskan, perlu ada uji laboratorium untuk memastikan penyebab mogok massal sepeda motor di wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu, belum ada bukti konkret Pertalite sebagai pemicu utama kerusakan mesin.

Di sisi lain, Fahmy memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah untuk mencampur BBM dengan 10 persen etanol. Kendatipun demikian, ia berpandangan, sebaiknya pemerintah tetap menyediakan BBM tanpa campuran etanol.

“Saya mendukung E10, tapi jangan diwajibkan semua BBM dicampur etanol. Jangan sampai konsumen tidak punya pilihan,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Guru Besar Kebijakan Publik UGM Prof. Wahyudi Kumorotomo menambahkan, isu pertalite dicampur etanol hingga merusak kendaraan merupakan informasi menyesatkan. Menurutnya, isu tersebut berpotensi dimainkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan. 

“Saya melihat kemungkinan besar itu ada orang-orang yang merasa diganggu kepentingannya di antara mafia gas atau mafia minyak, itu yang kemudian melawan balik. Mereka bisa mengerahkan buzzer, membayar miliaran sehari juga kuat,” ujar Wahyudi.

Selanjutnya, ia menilai isu seperti itu dapat digunakan sebagai alat serangan balik kelompok yang merasa dirugikan akibat penertiban mafia migas. Pemerintah, perlu bergerak cepat merespons isu-isu seperti ini sebelum semakin liar.

“Pemerintah punya instrumen banyak. Untuk melawan hoax, salah satunya pemerintah bisa menutup IP dari penyebar hoax. Kominfo bisa dikerahkan,” tutup Wahyudi. 

Editor : Uways Alqadrie
#ugm #motor brebet #Motor brebet massal