KALTIMPOST.ID, JAKARTA -Indonesia terletak pada zona yang sangat rentan terhadap penularan demam berdarah dengue (DBD). Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa secara geografis, wilayah Indonesia merupakan lingkungan yang ideal bagi perkembangan virus demam berdarah , penyebab utama DBD.
"Indonesia berada di antara 6 derajat Lintang Utara dan 11 derajat Lintang Selatan. Studi menunjukkan virus demam berdarah mampu bertahan hidup di area antara 35 derajat Lintang Utara dan Selatan," jelas Dante.
Ia menyimpulkan bahwa seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, memiliki potensi terkena dampak demam berdarah.
Wamenkes juga mengingatkan betapa seriusnya penyakit ini, di mana satu gigitan nyamuk Aedes aegypt i saja sudah cukup untuk menyebabkan seseorang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Berdasarkan data yang ia sampaikan, setiap dua menit, ada satu pasien DBD yang dirawat di rumah sakit.
Hal ini disampaikannya dalam diskusi media bertajuk Policy Dialogue on Dengue: Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030 pada Rabu, 5 November 2025.
Menurut catatan Kementerian Kesehatan, jumlah penderita DBD di Indonesia mencapai 257 ribu hingga tahun 2024. Sementara itu, data dari BPJS Kesehatan bahkan mencatat adanya sekitar satu juta orang yang menjalani rawat inap karena penyakit ini.
“Angka kematian akibat demam berdarah masih tinggi, dengan 1.450 kasus di tahun 2024, dan sekitar 500 kematian tercatat hingga tahun 2025,” ungkap Dante. Padahal, pemerintah dan masyarakat telah bertekad untuk mencapai target nol kematian akibat demam berdarah pada tahun 2030.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka Peluang Gaji PNS Naik Tahun 2026, Demi Dampak bagi Perekonomian Nasional
Selain risiko kesehatan, DBD juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan pasien DBD mencapai Rp 3 triliun setiap tahun, belum termasuk kerugian karena hilangnya jam produktif.
Dante menyebutkan bahwa jika kerugian ditambah produktivitas kerja diperhitungkan, total kerugian akibat demam berdarah bisa mencapai Rp 15 triliun per tahun.
Kerugian ekonomi ini, lanjutnya, menyumbang sekitar 0,71 persen dari total Disability Adjusted Life Years (DALY) di Indonesia. DALY adalah indikator yang mengukur hilangnya tahun kehidupan yang sehat dan produktif karena suatu penyakit.
Wamenkes Dante menekankan bahwa penanganan DBD harus dilihat bukan hanya dari aspek medis, tetapi juga sebagai masalah sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. “Jika hanya fokus pada sisi medis, masalah demam berdarah tidak akan tuntas. Kita harus mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya,” ujarnya.
Ia menilai bahwa upaya pemberantasan DBD tuntutan kolaborasi dari berbagai sektor. Diperlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, pihak swasta, sejarawan, media, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bebas demam berdarah .
Baca Juga: Menteri Koboi Vs Serakahnomic, Ekonom Dorong Prabowo Tambah Pasukan Gebrak Mafia Ekonomi!
Dante mengapresiasi inisiasi dari Forum Denpasar 12 dan Koalisi Kobar yang berupaya menggerakkan masyarakat dalam melawan demam berdarah .
“Forum seperti ini adalah ruang strategi untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, memastikan kebijakan yang diambil lebih berdasarkan ilmu pengetahuan, dapat diterapkan, dan menciptakan keadilan sosial,” katanya.
Dante optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai target nihil kematian DBD pada tahun 2030 asalkan ada komitmen yang kuat dan sosialisasi yang berkelanjutan. Wamenkes
“Dengan data yang saling terintegrasi, kolaborasi yang terus menerus, dan kesadaran masyarakat, kita dapat mewujudkan masa depan di mana demam berdarah hanya menjadi penyakit biasa, tanpa menyebabkan kematian,” ujarnya. (*)
Editor : Uways Alqadrie