KALTIMPOST.ID, JAKARTA -Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Paloh menyetujui sikap NasDem, menyatakan, "NasDem sudah terima pernyataan, setuju itu (gelar pahlawan Soeharto)," katanya, Minggu (9/11). Menurut Paloh, adanya polemik pro dan kontra terkait usulan ini adalah hal yang wajar dan merupakan konsekuensi yang harus diterima.
Ia melihat isu ini dari sisi positif, namun tetap mengingatkan agar penolakan terhadap gelar tersebut tidak menghilangkan objektivitas terhadap kontribusi Soeharto selama 32 tahun masa kepemimpinannya.
Baca Juga: Prabowo Umumkan Penerima Gelar Pahlawan Nasional Senin: Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah Masuk Daftar
“Bahwasannya sosok Presiden Soeharto telah memberikan dan berperan, arti keberadaannya sebagai presiden yang membawa kemajuan pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” tutur Paloh.
Meskipun menyadari adanya kekurangan dan kesalahan selama Soeharto menjabat, pentingnya Paloh menempatkan faktor objektivitas sebagai pedoman bagi kemajuan bangsa.
Isu ini mengemuka setelah Menteri Kebudayaan (Menbud) dan Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, Fadli Zon, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai 49 tokoh yang diusulkan sebagai penerima gelar Pahlawan Nasional.
Daftar tersebut mencakup sejumlah nama besar, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh, Marsinah.
Namun, usulan khusus untuk Soeharto telah memicu penolakan keras dari pemerintah sipil. Penolakan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi selama Orde Baru (Orba).
PDIP Sarankan Kajian Ulang yang Matang
Menyanggapi kontroversi tersebut, Ketua DPP PDIP, Yasonna H. Laoly, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang usulan gelar pahlawan bagi Soeharto karena menimbulkan reaksi pro-kontra yang sangat tinggi.
Baca Juga: Warga Bali Gelar Aksi Kamisan, Tolak Rencana Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional
"Sekarang terjadi pro kontra yang sangat besar ya... kalau boleh ya kita berharap sebaiknya mempersembahkan gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik lah ," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 4 November 2025.
Yasonna berpendapat bahwa setiap penyelenggaraan gelar harus selaras dengan semangat reformasi dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelumnya.
Ia menyarankan pemerintah memberikan penjelasan yang lebih rinci dan sempurna terkait usulan ini untuk menghindari kontroversi berkelanjutan, mendesak agar proses dilakukan dengan "hati-hati".
Rincian Nama Calon Pahlawan
Baca Juga: Menguak Polemik Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Fadli Zon, usai bertemu Presiden Prabowo pada Rabu 5 November 2025, menyampaikan bahwa total usulan calon Pahlawan Nasional telah bertambah dari 40 menjadi 49 nama. Jumlah ini terdiri dari 40 orang yang dinilai telah memenuhi syarat dan 9 nama carry over dari tahun sebelumnya.
Dari 49 nama tersebut, Fadli Zon menyebutkan ada 24 tokoh yang masuk daftar prioritas untuk mempertimbangkan gelar Pahlawan Nasional tahun ini, mendekati Hari Pahlawan, tanpa memperkenalkan nama-nama tersebut.
Ia juga mengkonfirmasi bahwa Soeharto termasuk dalam 49 nama tersebut dan telah diusulkan hingga tiga kali di masa lalu, termasuk pada tahun ini. (*)
Editor : Uways Alqadrie