KALTIMPOST.ID, Menjelang akhir tahun 2025, ramai pertanyaan di masyarakat soal kemungkinan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan kembali pada bulan Desember. Namun, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa tidak ada penyaluran BSU tahap kedua pada Desember 2025. Sampai saat ini, pemerintah belum mengeluarkan jadwal resmi maupun keputusan baru terkait pencairan bantuan ini.
Sebelumnya, BSU 2025 telah disalurkan sekali saja pada periode Juni–Juli 2025, dengan nominal bantuan sebesar Rp600 ribu per penerima. Oleh karena itu, klaim yang beredar di media sosial atau situs tertentu mengenai BSU tambahan di akhir tahun belum dapat dipastikan kebenarannya dan berpotensi menyesatkan.
Menteri Ketenagakerjaan menekankan agar masyarakat selalu mengacu pada informasi resmi dari pemerintah dan menghindari tautan atau pihak yang mengaku bisa mencairkan BSU tambahan secara ilegal. Ini penting agar terhindar dari risiko penipuan atau hoaks yang marak beredar.
Meski tidak ada pencairan baru, masyarakat yang ingin mengetahui status penerima BSU 2025 tetap bisa memeriksa apakah mereka sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sebelumnya. Caranya cukup mudah melalui portal resmi BSU Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), setiap pekerja dapat melihat apakah namanya tercatat sebagai penerima BSU pada periode Juni–Juli 2025.
Baca Juga: BSU Ketenagakerjaan Cair Desember 2025? Tapi Hati-Hati! Banyak Modus Penipuan Berkedok Link Resmi
Pemerintah juga mengingatkan bahwa seluruh informasi mengenai BSU harus selalu mengacu pada kanal resmi, baik itu situs Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan. Semua klaim tentang penyaluran BSU tambahan yang belum dikonfirmasi sebaiknya tidak dipercaya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi dan menghindari potensi penipuan.
Dengan demikian, warga yang menantikan BSU BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu berharap ada pencairan baru pada Desember 2025. Bantuan tetap terbatas pada periode yang telah ditetapkan, dan pengecekan status penerima dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi pemerintah.
Editor : Ilmidza