KALTIMPOST.ID, Ketidakpastian pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 masih menjadi perhatian publik.
Di tengah ramainya spekulasi jadwal dan formasi di media sosial, pemerintah justru menekankan satu hal penting: keputusan CPNS 2026 belum diambil dan bukan sekadar soal waktu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait pembukaan seleksi CPNS tahun depan.
“Per awal Desember 2025, kami masih menunggu arahan Presiden terkait CPNS 2026. Sampai sekarang belum ada keputusan,” ujar Rini.
Baca Juga: Gaji PNS 2026 Belum Naik? Menkeu Purbaya Buka Suara, Ini Nominal Terbarunya
Bukan Ditunda, Tapi Sedang Dihitung Ulang
Berbeda dari anggapan publik yang menilai CPNS 2026 tertunda, pemerintah menyebut proses yang berjalan saat ini adalah penghitungan ulang kebutuhan pegawai nasional.
Rini menjelaskan, Kementerian PAN-RB telah meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan pemetaan kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan. Pemetaan ini menjadi dasar penting sebelum membuka rekrutmen baru.
“Saya sudah meminta kementerian dan lembaga melakukan analisis kebutuhan sesuai strategi lima tahun ke depan. Dari situ bisa terlihat apakah ada jabatan yang perlu ditambah, dikurangi, atau dipertahankan,” jelasnya.
Artinya, CPNS 2026 tidak akan dibuka hanya untuk menambah jumlah pegawai, tetapi untuk mengisi posisi yang benar-benar dibutuhkan.
Baca Juga: PMK 32 Tahun 2025 Tetapkan Uang Tambahan PNS 2026, Ini Rinciannya
BRIN Dan Kemenkeu Beri Sinyal Positif
Meski pemerintah pusat belum menetapkan jadwal resmi, sinyal kebutuhan CPNS justru muncul dari dua instansi strategis: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, Kemenkeu telah menyiapkan rencana formasi yang fokus pada lulusan tertentu.
“Kami menyiapkan 279 formasi untuk lulusan PKN STAN dan 300 formasi untuk lulusan SMA,” ungkap Purbaya.
Lulusan SMA nantinya akan difokuskan untuk memperkuat tenaga lapangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Sementara itu, BRIN melihat CPNS sebagai peluang memperkuat riset nasional. Kepala BRIN Arif Satria menyoroti masih minimnya jumlah peneliti di Indonesia.
“Indonesia baru memiliki sekitar 300 peneliti per satu juta penduduk. Negara maju bisa mencapai 4.000 peneliti,” kata Arif.
Ia menegaskan bahwa BRIN membutuhkan periset di berbagai bidang strategis, termasuk sains, teknologi, hingga ilmu sosial.
“Talent spotting untuk peneliti tangguh harus kita perkuat. Ekosistem riset harus dijaga agar orang nyaman menjadi peneliti,” tegasnya.
Di tengah banyaknya kabar tidak resmi soal CPNS 2026, pemerintah mengimbau masyarakat agar hanya mengacu pada kanal resmi.
Pengumuman CPNS hanya akan disampaikan melalui Kementerian PAN-RB, BKN, dan instansi pemerintah terkait. Informasi di luar itu berpotensi hoaks.***
Editor : Dwi Puspitarini