KALTIMPOST.ID, Pemerintah membuka peluang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Peluang tersebut disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak dilakukan secara otomatis. Penentuan dilakukan melalui evaluasi kinerja selama masa kontrak paruh waktu.
PPPK paruh waktu yang menunjukkan kinerja baik, disiplin, serta produktif akan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.
Baca Juga: THR dan Gaji ke-13 Pensiunan PNS 2026, Ini Estimasi Jadwal Pencairannya
Selain kinerja, kesiapan anggaran daerah juga menjadi faktor penentu. Pemerintah daerah hanya dapat mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu jika kemampuan fiskal memungkinkan. Karena itu, meski memenuhi syarat kinerja, pengangkatan tetap menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menata tenaga honorer dan memperluas skema PPPK. Melalui mekanisme bertahap, PPPK paruh waktu tetap memiliki kesempatan berkembang menjadi pegawai penuh waktu dengan hak dan kewajiban yang lebih jelas.
BKN mengimbau PPPK paruh waktu untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme selama masa kontrak. Konsistensi dalam bekerja dinilai menjadi kunci utama untuk membuka peluang pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu.
Editor : Ilmidza