KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan penjelasan terkait pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang berlangsung pada Jumat (30/1/2026).
Dalam keterangannya di Sentul, Bogor, Prasetyo menyebutkan bahwa dialog tersebut berfokus pada pertukaran perspektif serta pemanfaatan pengalaman Samad dalam dunia antikorupsi.
"Intinya, Presiden ingin mendengar langsung penjelasan dan pandangan beliau, mengingat rekam jejaknya yang luas dalam menangani kasus korupsi," jelas Prasetyo, Senin (2/2/2026).
Poin-poin penting pertemuan, kata Prasetyo, bukan membahas regulasi. Prasetyo menegaskan bahwa diskusi di Jalan Kertanegara IV tersebut tidak menyentuh isu revisi Undang-Undang KPK. Fokus utamanya adalah murni penguatan upaya pemberantasan korupsi di lapangan.
Baca Juga: Misi Pulihkan Muruah KPK, Abraham Desak Prabowo Kembalikan UU Asli dan 57 Pegawai yang Terbuang
Keterbukaan terhadap kritik yang menurut Prasetyo terkait kehadiran Abraham Samad, yang dikenal vokal, menunjukkan sikap terbuka Presiden Prabowo dalam menerima masukan dari berbagai elemen, termasuk tokoh-tokoh yang sering memberikan kritik tajam.
Baca Juga: Calon Bayi Amanda Manopo Dibully Anak Haram, Istri Kenny Austin Tulis Pesan Haru
Kolaborasi tokoh bangsa, selain Samad, pertemuan selama lima jam tersebut juga dihadiri oleh pakar riset Prof. Siti Zuhro dan mantan Kabareskrim Susno Duadji. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk merangkul berbagai latar belakang demi kepentingan nasional.
Komitmen Bersama
Prasetyo menekankan bahwa korupsi tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan Prabowo. Menurutnya, masalah korupsi bukan hanya beban pemerintah, melainkan tantangan kolektif yang menuntut kerja sama seluruh elemen bangsa.
Sebelumnya, kabar pertemuan dengan tokoh-tokoh yang sering berseberangan dengan pemerintah ini pertama kali diembuskan oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menyatakan bahwa langkah Presiden ini bertujuan untuk menyatukan visi demi stabilitas dan kemajuan negara.(*)
Editor : Hernawati