KALTIMPOST.ID, KAPUAS HULU-Pembangunan jalur paralel yang menghubungkan perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur ditegaskan tidak boleh terhenti.
Meski dihadapkan pada kontur alam yang sulit dan risiko tanah longsor di berbagai area, proyek ini tetap menjadi prioritas nasional.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat meninjau langsung progres pengerjaan di Desa Cempaka Baru Nang Erak, Kecamatan Putussibau Selatan, Rabu (25/2).
Lokasi peninjauan ini berada di hulu Sungai Kapuas yang menjadi titik akses menuju Kalimantan Timur.
Saat meninjau, Lasarus menekankan bahwa infrastruktur perbatasan yang diinisiasi sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini memiliki nilai krusial bagi kedaulatan negara.
Baca Juga: Abadikan Sejarah, Tokoh Adat PPU Godok Usulan Nama Jalan dari Pahlawan Lokal
"Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pengerjaan yang sudah berjalan tidak mungkin dihentikan. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 139,8 miliar untuk menuntaskan pengaspalan sepanjang enam kilometer. Saat ini masih ada sisa sekitar 28 kilometer yang perlu diselesaikan," kata Lasarus yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar tersebut.
Menurut dia, akses ini bukan sekadar jalan biasa, melainkan instrumen penting untuk pertahanan negara dengan memperkuat pengawasan di wilayah terdepan. Di samping, aksesibilitas ekonomi untuk membuka keterisolasian warga di daerah terluar.
Hal lainnya, sebut dia, Adalah konektivitas antarwilayah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara tetangga, Malaysia, yang sudah memiliki jalur ring route di perbatasan.
Tantangan Anggaran dan Medan Ekstrem
Untuk menyambungkan seluruh jalur dari Aruk hingga batas Kalimantan Timur, Lasarus memperkirakan total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 7 triliun. Namun, ia memaklumi bahwa pengoperasian jalur tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: BBPJN Kaltim Siapkan 4 Posko Mudik Lebaran 2026 di Jalan Nasional hingga Tol IKN
Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah medan yang sangat ekstrem, terutama di wilayah Kaltim dan Kaltara. Selain masalah geografis, ancaman longsor akibat faktor alam juga menjadi perhatian serius.
Instruksi Penanganan Longsor
Lasarus meminta pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk bergerak cepat menangani titik-titik rawan longsor.
Terutama pada sisi kiri jalan arah Putussibau menuju Kaltim yang bersisian langsung dengan aliran Sungai Kapuas.
"Keamanan badan jalan harus dijaga ketat agar akses warga tidak terputus akibat longsor. Mitigasi harus dilakukan dengan serius," tegasnya.
Baca Juga: Resmi! THR 2026 Siap Cair, Pensiunan dan Janda-Duda PNS Berpotensi Terima Full Tanpa Potongan
Target Jangka Panjang
Politisi PDI Perjuangan ini menargetkan pengaspalan penuh untuk ruas jalan di wilayah Kalbar, termasuk jalur menuju Desa Tanjung Lokang yang diprediksi memerlukan dana sekitar Rp 1 triliun.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengumpulkan data riil lapangan.
Hasil pantauan ini akan menjadi dasar kuat bagi DPR RI dalam merancang kebijakan anggaran pada APBN periode 2027–2029 agar pembangunan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat.(*)
Editor : Almasrifah