KALTIM POST-Sebanyak 76 persen masyarakat umum mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera dihentikan. Angka penolakan tersebut kian menguat di kalangan pakar, dengan 87 persen responden ahli menyuarakan tuntutan serupa karena menilai program prioritas ini membebani anggaran belanja negara serta tidak tepat sasaran.
Temuan tersebut terungkap dalam laporan evaluasi independen Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis di Jakarta. Riset ini turut menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang juga menuai evaluasi kritis dari publik.
Secara keseluruhan, riset mencatat skor kepuasan publik berada pada angka 4,7 dari skala 10, sementara kalangan ahli hanya memberikan penilaian 2,9 dari skala 10. Pada evaluasi kepemimpinan, Presiden Prabowo Subianto memperoleh nilai 2,8 dari kelompok ahli dan 4,6 dari publik, sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meraih nilai 2,2 dari para ahli serta 4,9 dari masyarakat umum.
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Program Pembagian HP Gratis untuk Bansos
"Pemerintahan dinilai gagal dalam memenuhi janji kampanye, terjebak dalam sentralisasi kekuasaan yang militeristik, dan mengabaikan tata kelola yang transparan," demikian petikan kesimpulan laporan tim peneliti CELIOS yang disusun antara lain bersama Media Wahyudi Askar, Bhima Yudhistira Adhinegara, dan Feri Amsari.
Pada tata kelola pemerintahan, peneliti menyoroti terjadinya tujuh kali perombakan kabinet dalam dua tahun yang dinilai memicu ketidakpastian kebijakan. Kondisi ini kian diperparah oleh pelemahan supremasi sipil dan sentralisasi wewenang, yang menurut 89 persen ahli justru merugikan perekonomian daerah.
Di sektor sosial dan ekonomi, survei merekam sebanyak 53 persen rumah tangga merasa kondisi finansial mereka memburuk dalam satu tahun terakhir. Ketimpangan makin terasa dengan tingginya angka pengangguran usia muda yang menembus 51,5 persen, seiring minimnya penyerapan tenaga kerja dari proyek hilirisasi serta lonjakan beban utang dan pajak.
Baca Juga: Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran: Kinerja Merosot dan Mayoritas Publik Tertekan
Rentetan tekanan ekonomi dan kebijakan tersebut berimbas langsung pada kondisi psikologis warga. Hasil riset CELIOS menunjukkan 75 persen responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah, sementara 67 persen lainnya menyatakan tertekan oleh perilaku serta gaya kepemimpinan Presiden.
Selain sektor ekonomi dan tata kelola, laporan CELIOS menggarisbawahi kelemahan pada bidang lingkungan hidup. Tim peneliti menilai langkah penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan sejauh ini masih gagal memberikan solusi mendasar dan hanya bersifat reaktif.
Editor : Thomas Priyandoko