KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Tata kelola organisasi menjadi yang pertama akan dibenahi pengurus baru KONI Kaltim periode 2026-2030 setelah resmi dilantik, Minggu (12/7) malam.
Mereka berencana membangun sebuah sistem digital dalam pengelolaan anggaran agar lebih terbuka, terukur, dan dapat diawasi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk atlet.
Ketua Harian KONI Kaltim Nidya Listyono mengatakan, sebagaimana instruksi ketua umum bahwa transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi organisasi. Penggunaan anggaran KONI harus dapat dipertanggungjawabkan karena turut diawasi lembaga pemeriksa.
Baca Juga: 15 Atlet Raih Super Tiket PB Djarum, Lanjut Karantina di Kudus
"Ketua umum meminta seluruh pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Itu menjadi arah pembenahan yang sedang kami kerjakan," ujarnya, Rabu (15/7).
Nidya menjelaskan, aplikasi tersebut nantinya bisa dipantau setiap cabang olahraga dalam mengelola anggaran secara mandiri.
Namun, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan akan diluncurkan setelah seluruh proses pembenahan organisasi selesai.
Baca Juga: Juara Piala Soeratin U13 Balikpapan, Bintang Timur Harap Dukungan untuk Berlaga di Tingkat Provinsi
Menariknya, aplikasi tersebut tidak hanya menjadi alat administrasi. Platform tersebut juga disiapkan sebagai instrumen pengawasan internal.
"Jadi, setiap transaksi dan penggunaan anggaran bisa dipantau lebih cepat sehingga potensi penyimpangan bisa terdeteksi sejak dini," imbuhnya.
Ketua Umum KONI Kaltim Anderiy Syachrum menjelaskan bahwa akses pengawasan akan diperluas kepada atlet.
Mereka nantinya dapat melihat besaran bantuan yang diterima cabang olahraganya sekaligus mengetahui alokasi penggunaannya.
Dengan begitu, atlet memiliki ruang untuk ikut mengawasi apabila terdapat penggunaan anggaran yang dinilai tidak sesuai.
"Kalau ada penggunaan yang tidak sesuai, atlet bisa langsung menyampaikan kepada pengurus maupun pelatih. Jadi pengawasannya tidak hanya dari KONI, tetapi juga dari internal cabang olahraga sendiri," katanya.
Kendati demikian, Anderiy memastikan sistem tersebut tetap menerapkan pembatasan akses. Setiap cabang olahraga hanya dapat melihat data keuangan miliknya sendiri sehingga informasi anggaran antar cabang tetap terjaga kerahasiaannya.
"Cabang olahraga hanya bisa mengakses keuangan mereka masing-masing. Data keuangan cabang olahraga lain tidak bisa dilihat. Jadi transparan untuk internal mereka, tetapi tetap menjaga batas akses antar cabang," pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto