Herdiansyah Hamzah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diwacanakan memimpin apa yang disebut sebagai “koalisi besar”. Wacana ini diembuskan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menjawab dinamika politik pasca pemilihan umum. Menurut PSI, Jokowi adalah sosok yang berada di atas semua partai politik. Sosok yang dapat memimpin dan mempersatukan apa yang disebut sebagai “barisan nasional”.
Pertanyaannya adalah, apakah ide ini tepat? Apa konsekuensi atas gagasan ini? Namun sebelum menjawab pertanyaan ini, penting untuk memahami intensi atau motif PSI mewacanakan koalisi besar yang dipimpin oleh Jokowi ini. Kuat dugaan, wacana ini diproduksi sebagai upaya PSI untuk mencari “suaka politik” kepada kekuasaan Jokowi. PSI sedang mencari tempat mengungsi dan berlindung agar tetap eksis di pentas politik nasional, pasca hampir pasti tidak lolos ambang batas partai politik di parlemen (parliamentary threshold).
Seperti diketahui, suara PSI di Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 diprediksi tidak akan mencapai angka 4 persen, yang ditetapkan sebagai ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bahkan berdasarkan real count sementara Komisi Pemilihan Umum, PSI, Perindo, dan beberapa partai-partai lainnya yang tidak mencapai ambang batas tersebut, disebut akan gagal melaju ke Senayan.
Ketidaklolosan PSI inilah yang menguatkan dugaan soal motif suaka politik dibalik wacana koalisi besar yang dipimpin Jokowi tersebut. Sebagai sebuah strategi politik, tentu tidak ada yang salah dengan apa yang coba dilakukan oleh PSI. Namun harus dipahami, setiap langkah politik harus disertai dengan argumentasi yang masuk akal dan memadai, tidak semata-mata didasari oleh selera subjektif. Hanya dengan cara itulah pendidikan politik bagi publik dapat kita capai.
Anomali Koalisi
Jika ide koalisi besar yang dipimpin oleh Jokowi ini direalisasikan, tentu akan berdampak serius terhadap politik ketatanegaraan kita. Pertama, koalisi semacam ini akan mengacaukan praktik sistem presidensial yang kita anut. Pada dasarnya, terminologi koalisi tidak dikenal dalam sistem pemerintahan presidensial. Praktik koalisi justru jamak terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer. Malaysia misalnya, pascapemilu, partai-partai politik melancarkan strategi koalisi untuk memberikan dukungan sekaligus legitimasi kepada perdana menteri terpilih.
Sementara dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan penuh sudah diberikan di tangan presiden yang terpilih secara demokratis dalam pemilu. Jadi sejatinya, koalisi besar semacam ini, tidak diperlukan dalam sistem presidensial, sebagaimana pentingnya praktik koalisi dalam sistem parlementer. Alih-alih menguatkan, ide koalisi besar hanya akan melemahkan sistem pemerintahan presidensial.
Kedua, koalisi besar semacam ini akan menihilkan peran partai politik. Pada akhirnya partai politik tampak tidak berguna di hadapan koalisi yang dipimpin Jokowi. Ini justru menjadi paradoks, satu sisi semua kelompok berkeinginan mengembalikan martabat partai politik, namun di sisi lainnya justru mengempaskan partai politik dengan keras melalui ide koalisi besar ini. Ini hanya akan menyuburkan dominasi politik oleh klan tertentu.
Jadi jangan heran jika wacana operasi pengambilalihan partai politik tertentu sudah menyeruak ke publik. Sebut saja Partai Golkar yang disebut-sebut diintai oleh klan politik istana. Ketiga, jikalau pun koalisi besar ini tetap dipaksakan, kendali utama seharusnya berada di tangan pemenang mayoritas, atau dalam hal partai politik pemegang suara terbanyak dalam pemilu. Bukan justru diserahkan kepada Jokowi yang notabene bukan pimpinan partai politik manapun. Sebab, rumus standar dalam demokrasi politik, kendali kekuasaan semestinya di tangan mayoritas.
Motif Koalisi
Jika kita pelajari dengan sedikit lebih teliti, ide koalisi besar yang dipimpin Jokowi ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ada banyak rangkaian fakta yang memberikan pesan bagaimana cara kita membaca ide koalisi besar ini. Pertama, ini pertanda godaan melanggengkan kekuasaannya tidak pernah berhenti. Ia hanya berhenti sejenak. Dari sejak wacana tiga periode, upaya memperpanjang masa jabatan melalui penundaan pemilu, hingga kontrol dan dominasi melalui ide koalisi besar ini.
Ini berkelindan dengan politik dinasti yang makin menguat. Bobby digadang-gadang maju di pilkada Sumatra Utara, Kaesang di pilkada Solo, hingga menantu sekaligus istri Kaesang yang diisukan maju di pilkada Sleman. Kedua, wacana koalisi besar yang dipimpin Jokowi ini semakin mengonfirmasi jika Jokowi memang benar berada di balik upaya pemenangan Prabowo-Gibran. Dugaan publik soal politik cawe-cawe Jokowi, bukanlah isapan jempol belaka. Ini semua adalah desain besar di balik rencana Jokowi pasca masa jabatannya berakhir sebagai presiden nanti.
Ketiga, koalisi besar ini serupa dengan poros kendali politik untuk memastikan lapak bisnis oligarki tidak terganggu. Publik paham jika dua periode pemerintahan Jokowi sangat bertumpu dengan proyek-proyek infrastruktur. Karena itu, koalisi besar sebagai poros kendali politik ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan agar rezim berikutnya lapak bisnis ini berjalan sesuai rencananya. Mulai pemindahan ibu kota, proyek strategis nasional, hingga infrastruktur fisik lainnya.
Dan keempat, dan yang tidak kalah pentingnya, koalisi besar ini upaya untuk “membunuh oposisi” dengan cara “merangkul paksa” partai-partai politik di parlemen. Tentu kita tidak asing dengan operasi terbuka penjegalan oposisi ini. Dua periode ini, rezim Jokowi betul-betul menutup ruang oposisi. Padahal kita butuh asupan oposisi untuk menyehatkan demokrasi kita. Tidak akan ada kontrol dan pengawasan tanpa oposisi yang kuat. Sebaliknya, ketiadaan oposisi ini cenderung akan membuat tindakan serta keputusan-keputusan kekuasaan makin abusive, nir-partisipasi, serta anti-demokrasi! (riz/k16)
Editor : Muhammad Rizki