WORLD Health Organization (WHO) melaporkan, penyakit menular, seperti HIV/AIDS, tuberkulosis (TB), malaria, hepatitis, infeksi menular seksual, dan penyakit tropis terabaikan, merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan populasi terpinggirkan.
TB merupakan penyakit menular yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia. Pada 2023 terdapat 10,8 juta kasus TB, meningkat dari 10,7 juta pada tahun 2022.
Sekira 87 persen kasus global berasal dari 30 negara dengan beban TB tertinggi, termasuk Indonesia yang menyumbang 10 persen dari total global.
Indonesia menjadi negara kedua dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia, setelah India, yang menunjukkan tingginya tingkat penularan dan tantangan kesehatan untuk pemberantasan TB.
Data TB di Kaltim berdasarkan data 2022 dan 2023 menunjukan bahwa secara umum terjadi peningkatan dalam angka penemuan kasus TB di hampir semua kabupaten/kota.
Peningkatan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, program deteksi dini yang lebih baik, atau penyebaran TB yang lebih luas.
Meskipun ada peningkatan jumlah kasus, angka keberhasilan pengobatan mengalami sedikit fluktuatif. Beberapa kabupaten seperti Kutai Timur (Kutim) menunjukkan perbaikan dalam keberhasilan pengobatan, sedangkan Kutai Barat (Kubar) dan Paser mengalami sedikit penurunan.
Penyakit menular merupakan bagian dari program prioritas kedua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Kaltim tahun 2024, sehingga TB termasuk menjadi bagiannya.
Hal ini mencerminkan komitmen paslon dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Tuberkulosis merupakan tantangan serius bagi Kaltim, karena tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga perekonomian keluarga dan masyarakat.
Penderita TB sering mengalami keterbatasan fisik, sementara proses pengobatan yang lama dapat mengurangi produktivitas, yang pada akhirnya memengaruhi kondisi finansial, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Kebijakan strategis untuk penanganan TB secara nasional dan regional telah ditetapkan, namun masih terdapat sejumlah tantangan.
Seperti akses layanan kesehatan yang terbatas, stigma sosial, rendahnya kesadaran masyarakat, deteksi dini dan pemantauan kasus yang belum optimal, serta penanganan Multidrug-Resistant Tuberculosis (MDR-TB) yang masih terbatas.
Beberapa daerah di Kaltim masih ada yang sulit dijangkau, di mana menghambat deteksi dini dan pemantauan, serta kepatuhan pasien terhadap pengobatan.
Stigma negatif terhadap TB juga membuat sebagian pasien enggan memeriksakan diri atau melanjutkan pengobatan, sehingga kasus seringkali tidak terlapor karena pasien takut mendapat stigma negatif.
Kesadaran masyarakat tentang TB masih rendah, terutama di daerah terpencil, sehingga banyak kasus yang tidak terdeteksi atau pengobatan terhenti sebelum tuntas.
Pengobatan TB memerlukan waktu sekitar enam bulan, namun banyak pasien berhenti minum obat setelah merasa membaik, yang meningkatkan risiko resistensi obat dan penyebaran MDR-TB.
Faktor seperti efek samping obat, kurangnya dukungan, dan masalah ekonomi juga memperburuk kasus MDR-TB. Akses ke fasilitas pengobatan, terutama di luar kota besar, masih terbatas, sehingga pasien sering harus menempuh jarak jauh atau bahkan tidak mendapatkan perawatan yang sesuai.
Sistem pelaporan digital untuk mencatat dan melacak kasus TB telah dikembangkan, namun masih ada kendala implementasi di lapangan, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas.
Keterbatasan sistem pelaporan dan tenaga kesehatan yang terlatih mengakibatkan data yang tidak selalu akurat atau tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Hal ini menyulitkan pemantauan kasus TB, termasuk memastikan bahwa pasien yang terdiagnosis mendapatkan pengobatan yang sesuai dan tuntas.
Penanggulangan TB memerlukan pendekatan multisektor karena faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, sanitasi yang buruk, dan gizi kurang turut berperan dalam penyebaran TB.
Sinergi antara sektor kesehatan dengan sektor lain seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan sosial masih kurang optimal. Tanpa kolaborasi yang kuat, faktor-faktor risiko TB yang berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi akan sulit ditangani.
Hal ini mengakibatkan lingkungan yang memungkinkan penyebaran TB tetap ada, terutama di komunitas dengan kondisi sosial-ekonomi rendah. Penanganan TB di Kaltim memerlukan pendekatan holistik, meliputi deteksi, pengobatan, dan edukasi masyarakat.
Paslon gubernur Kaltim, jika terpilih, perlu berkomitmen dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan TB. Mereka dapat memperkuat program nasional dan regional dengan meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah berisiko tinggi dan memastikan ketersediaan alat diagnostik.
Pengembangan infrastruktur kesehatan juga penting untuk mendukung diagnosis dan pengobatan tepat waktu. Cakupan skrining dan deteksi dini perlu diperluas karena deteksi awal sangat penting untuk memutus rantai penularan.
Skrining massal dan pemeriksaan rutin pada kelompok rentan dapat menjadi bagian dari program kedua paslon gubernur Kaltim untuk mendeteksi TB lebih awal.
Prioritas lain adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan kasus dan pelacakan kontak, serta penambahan pusat layanan TB di wilayah sulit dijangkau, termasuk pemberian obat langsung untuk meningkatkan kepatuhan pasien.
Dukungan transportasi atau fasilitas rawat jalan bagi pasien di daerah terpencil juga akan sangat membantu. Di samping itu, pelatihan tenaga kesehatan khusus TB harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan di Kaltim memiliki staf terlatih dan stok obat yang memadai.
Paslon juga perlu memperkuat program kepatuhan pengobatan melalui alat digital yang memantau apakah pasien menyelesaikan pengobatan TB mereka, sehingga mengurangi risiko munculnya TB resistan obat (MDR-TB).
Program ini dapat berfungsi sebagai pengingat bagi pasien untuk minum obat dan melaporkan efek samping, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka terhadap pengobatan.
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya TB, gejala, dan pentingnya menyelesaikan pengobatan harus menjadi bagian dari strategi penanggulangan TB.
Paslon dapat menginisiasi program edukasi berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan pemuda untuk menyebarkan informasi terkait pencegahan dan pengobatan TB.
Menghapus stigma TB juga sangat penting karena TB masih sering dianggap sebagai penyakit dengan stigma negatif, sehingga edukasi mengenai kesembuhan TB melalui pengobatan yang benar dapat membantu mengurangi stigma ini.
Media edukasi perlu dirancang sesuai kebutuhan masyarakat agar lebih tepat sasaran.
Kolaborasi multisektor, termasuk dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, penting untuk mendukung program penanganan TB.
Kolaborasi ini bisa mencakup pendanaan tambahan, peningkatan fasilitas kesehatan, atau pengadaan teknologi deteksi TB yang lebih canggih.
Program pengentasan kemiskinan dan peningkatan sanitasi yang lebih baik juga perlu dikembangkan guna mengurangi faktor risiko TB. Kerja sama antara pemerintah, organisasi kesehatan, dan LSM akan mendukung penyuluhan, pelatihan, dan bantuan logistik dalam pengobatan TB.
Dengan menjadikan penanganan penyakit menular, salah satunya TB sebagai bagian dari program prioritas, kedua paslon gubernur dan wakil gubernur Kaltim memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Program ini membutuhkan komitmen berkelanjutan, dukungan dana, serta kerja sama lintas sektor demi mencapai eliminasi TB di Kaltim dan mendukung target eliminasi TB nasional pada tahun 2030.
Upaya intensif dari paslon ini akan memberikan dampak positif dalam pengendalian dan pemberantasan TB serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kaltim. (*)
Editor : Sukri Sikki