Oleh:
Najamuddin Khairur Rijal
Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang
HUBUNGAN India dan Pakistan kembali memanas. Ketegangan ini dipicu oleh serangan teroris di Pahalgam, Kashmir yang dikuasai India, yang menewaskan puluhan orang. India menuduh Pakistan mendukung kelompok militan di balik serangan tersebut, sementara Pakistan membantah tuduhan itu.
Ketegangan ini memuncak ketika India dan Pakistan saling berbalas serangan. Pada 7 Mei, India meluncurkan Operasi Sindoor, serangan udara dan rudal yang menargetkan sembilan lokasi di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Sementara Pakistan membalas dengan Operasi Bunyan al-Marsus pada 10 Mei, menyerang beberapa kota di India menggunakan drone dan rudal.
Setelahnya, atas tekanan diplomatik dari Amerika Serikat, kedua negara menerima seruan gencatan senjata. Namun, gencatan senjata ini rapuh, meski eskalasi sempat mereda, situasi tetap memanas. Jika terus berlanjut, situasi ini akan menambah catatan sejarah perang besar terbuka dua negara yang memiliki siklus permusuhan panjang ini. Sebelumnya, mereka telah terlibat perang terbuka pada 1947-1948, 1965, 1971, dan 1999.
Meski ini merupakan konflik regional di Asia Selatan, tetapi realitas geopolitik saat ini menunjukkan bahwa ketegangan di antara dua negara ini menyimpan konsekuensi lintas kawasan, termasuk di Asia Tenggara. Analoginya, ketika satu kawasan Asia memanas, seluruh tubuh Asia ikut demam. Karena itu, dalam lanskap politik global yang saling terhubung, konflik ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia.
Pertama, lebih dari 40 persen perdagangan dunia melewati Selat Malaka dan Samudra Hindia. Sebagian besar kapal terhubung ke pelabuhan di India, Pakistan, dan negara-negara Teluk. Ketegangan militer di kawasan ini dapat memicu perubahan rute pelayaran, lonjakan premi asuransi, dan keterlambatan logistik.
Bloomberg (10/5) melaporkan bahwa premi asuransi kapal kontainer yang melewati Laut Arab melonjak 14 pern hanya dalam satu hari. Dampaknya adalah kenaikan harga logistik pada banyak negara di Asia Tenggara. Indonesia yang merupakan negara pengimpor dan pengekspor akan ikut terkena dampaknya.
Kedua, sebagian besar pasokan energi fosil Indonesia diimpor dari Timur Tengah dan Afrika melalui jalur pelayaran yang melewati Laut Arab dan Teluk Oman. Dua wilayah ini berdekatan langsung dengan zona konflik India-Pakistan. Maka, jika ketegangan terus meningkat dan mengganggu jalur ini, harga minyak global bisa melonjak drastis, yang implikasinya pada kenaikan harga domestik. Bank Dunia memperkirakan bahwa untuk setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 10 per barel, negara importir seperti Indonesia bisa mengalami tekanan fiskal tambahan hingga Rp 30 triliun dalam satu tahun anggaran.
Ketiga, konflik ini adalah salah satu dari sedikit potensi konflik di dunia yang bisa melibatkan senjata nuklir. Sebagaimana diketahui, kedua negara sama-sama memiliki hulu ledak nuklir aktif. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), India dengan sekitar 160 dan Pakistan dengan sekitar 165 hulu ledak.
Jika konflik meluas ke dimensi nuklir, dunia akan menghadapi bencana kemanusiaan dan lingkungan besar-besaran. Sekalipun tidak terlibat langsung, Indonesia tidak akan luput dari dampaknya, mulai dari radiasi atmosfer, hingga krisis pengungsi dan migrasi paksa.
Keempat, Indonesia adalah rumah bagi diaspora asal Asia Selatan. Ketegangan antara India dan Pakistan bisa merembet ke dinamika sosial-politik dalam negeri, terutama melalui kanal media sosial. Polarisasi berbasis identitas etnik atau agama bisa dengan mudah memicu ketegangan sosial di masyarakat.
Kelima, ketegangan ini dapat memicu pergeseran posisi dalam forum regional seperti ASEAN dan East Asia Summit. Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang selama ini menjaga posisi netral mungkin terdorong untuk menyatakan sikap atau bahkan menjadi medan kompetisi diplomatik antara India, China, Amerika Serikat dan kekuatan besar lainnya. Jika ketegangan terus meningkat dan disertai tekanan internasional untuk memihak, ASEAN akan diuji kesolidan dan relevansi geopolitiknya. Konflik Rusia-Ukraina telah menunjukkan betapa negara-negara ASEAN tidak bisa selamanya netral ketika prinsip kedaulatan dan keamanan global dipertaruhkan.
Dalam konteks itu, pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini dan pemantauan risiko geopolitik melalui lembaga-lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, dan lembaga terkait lainnya. Sebab, respons cepat negara terhadap dinamika konflik global menjadi penting untuk melindungi kepentingan nasional.
Selain itu, pemerintah perlu mengaktifkan peran diplomatiknya sebagai negara besar di Asia Tenggara untuk mendorong pendekatan damai melalui berbagai forum multilateral di ASEAN. Sekaligus pada saat yang sama, perlu menyiapkan berbagai kebijakan mitigasi untuk skenario terburuk jika eskalasi konflik terus berlanjut dan berkembang.
Konflik ini sejatinya adalah bom waktu yang mengancam stabilitas kawasan, menguji ketahanan sistem global, dan menantang kesiapan negara-negara, seperti Indonesia, untuk merespons dinamika politik global yang makin tak menentu. Maka Indonesia tidak bisa sekadar jadi penonton, kita harus bersiap, bersuara, dan bertindak. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan