KALTIMPOST.ID, Baru saja perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 berlangsung. Gerakan tari Aura Farming Pacu Jalur dan lagu Tabola Bale sukses guncangkan Istana Merdeka, Jakarta, pada Ahad (17/8) kemarin.
Nampak Presiden Prabowo terhanyut dan menikmatinya. Pun demikian dengan hadirin, kelihatan air mukanya tampak berbahagia.
Suasana gegap gempita begitu terasa. Masyarakat Indonesia menyaksikan dari media sosial (medsos).
Beragam komentar sinis pun bermunculan. Ada yang bilang, pejabat joget-joget di atas penderitaan rakyat.
Ada yang berkata, telah hilang kesakralan peringatan hari kemerdekaan. Ada juga yang bertutur, sah-sah saja acara semacam itu sebab merupakan rentetan dari acara yang non-formal.
Baiklah, lepas dari pro-kontra itu, kita sepakati dulu, perayaan kemerdekaan kali ini, harus menjadi momentum mewujudkan Indonesia jaya.
Sebab, ragam pekerjaan rumah (PR) masih menanti untuk segera diatasi. Mulai dari terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di mana-mana, pendidikan yang belum berkeadilan, korupsi, kolusi, nepotisme, judi online, narkoba, krisis karakter pemuda, dan masih banyak lagi.
Terutama bagi para pemangku kekuasaan, baik di level daerah maupun pusat, hal tersebut mesti menjadi perhatian serius.
Jika tidak, Indonesia Emas 2045 itu hanya sekadar omong kosong alias ilusi. Dan perlu diketahui, saya tidak sedang menyebarkan virus pesimisme.
Hal ini hanyalah warning alias alarm pengingat bahwa masalah-masalah yang kita hadapi bukan sekadar untuk didiskusikan, dikaji, dan diseminarkan di hotel-hotel berbintang dengan menelan puluhan hingga ratusan juta anggaran negara.
Jauh lebih penting dari itu, pelaksanaan yang jelas, terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab menjadi salah satu syarat utamanya.
Karena, apabila pejabat publiknya sendiri tidak amanah, tidak peka dan peduli dengan keadaan rakyat yang kian terjepit, maka cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat itu sekali lagi sebatas ilusi.
Belum lagi, persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar. Betapa kita akan semakin geleng-geleng kepala dan mengelus dada, 80 tahun Indonesia merdeka, tapi kekayaan negara hanya dikuasai segelintir orang.
Terkait hal itu, dalam sebuah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Brasil, tahun lalu, Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa ciri negara gagal adalah jika kekayaan bangsa hanya dimiliki segelintir orang.
Tidak hanya itu, ia juga menambahkan, tidak ada guanya pertumbuhan ekonomi tinggi jika mayoritas rakat tidak dapat menikmati pertumbuhan itu.
Selanjutnya, dalam Pasal 33 UUD 1945 juga sudah dengan terang benderang mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tidak hanya itu, di dalamnya juga termaktub bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi rakyat.
Idealnya memang konsep ekonomi semacam itu mewujud dalam kehidupan nyata. Apalagi, sistem ekonomi nasional kita pun kiblatnya bukan liberalisme-kapitalisme, bukan pula sosialisme-komunisme. Kita menganut ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan.
Dalam hal ini, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan menjadi fondasinya. Bukan mengutamakan kepentingan individu atau golongan tertentu. Namun mengutamakan seluruh rakyat Indonesia.
Pertanyaannya, sudahkah kita merasakan keadilan ekonomi? Sudahkah kita merasakan kemakmuran selama hidup di negeri ini?
80 tahun merdeka, keadilan sosial dan ekonomi masih menjadi harapan. Kadang saya pribadi heran bercampur cemas.
Bagaimana bisa, di negeri sebesar ini, dengan segala keragaman kekayaan alam yang melimpah di dalamnya, masih ada orang yang untuk hanya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya saja sulitnya bukan main.
Ribuan anak-anak muda berdesak-desakan di job fair mengadu nasib dan masa depannya. Ribuan guru terkatung-katung nasibnya menunggu kejelasan pendapatan.
Di lain sisi, beberapa koruptor, mulai dari kelas teri hingga kakap justru mendapatkan remisi alias potongan masa tahanan.
Belum lagi mereka yang masih berkeliaran tak terdeteksi oleh penegak hukum yang jumlahnya kita takt ahu betul.
Padahal, akibat perbuatan tikus-tikus berdasi itu merugikan negara milyaran hingga triliunan rupiah.
Padahal, akibat dari perilaku korupnya itu, rakyat tak menerima haknya, semakin terimpit dan nelongso.
Sekali lagi, gambaran persoalan yang kita hadapi itu hanyalah potret kecil yang saya coba tampilkan dalam catatan ini.
Bagaimanapun juga, kita semua berharap pemerintahan Prabowo-Gibran ini benar-benar hadir dan berpihak total kepada kepentingan rakyat.
Menjadikan rakyat sebagai prioritas utama setiap pengambilan kebijakan atau penetapan aturan. Bukan mengutamakan kepentingan diri, keluarga, partai, dan elite-elite tertentu.
Demikian pula dengan kita selaku warga negara, mari bangunkan jiwa dan raga kita untuk berbakti pada Ibu Pertiwi.
Mari kokohkan persatuan untuk Indonesia hebat dan bermartabat. Percayalah, persatuan nasional adalah kekuatan untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih gilang-gemilang.
Selain itu, untuk menuju Indonesia jaya, pemimpin kita wajib adil dan amanah. Kita juga harus taat kepada pemimpin semacam itu.
Dan satu lagi, optimisme untuk mengentaskan persoalan ekonomi, sosial, politik, dan semacamnya, itu perlu dipupuk dari sekarang.
Kita percaya betul bahwa Indonesia jaya bukan hanya mimpi di siang bolong apabila mentalitas yang kita miliki benar-benar tangguh. ***
*) Penulis buku Empat Titik Lima Dimensi
Editor : Dwi Puspitarini