KALTIMPOST.ID, Segala yang terlontar dari lisannya, bertolak belakang dengan tindakannya. Begitulah pendapat kita terkait sebagian pemimpin di negeri ini.
Bagaiamana janji-janjinya hanya dijadikan pemanis di masa kampanye. Berperangai seolah hendak menjadi juru selamat atau ratu adil bagi masyarakat. Padahal, dalam alam pikirannya hanya satu: memburu kekuasaan.
Setelah menggenggamnya, semua dianggap selesai. Lalu tinggal bagaimana memanfaatkan tahtanya untuk diri, keluarga, dan golonganya.
Terkait jeritan rakyat, masa bodoh. Kritik dan aspirasi publik diabaikan.
Jangan bertanya berapa jumlah pemimpin semacam itu, sebab saya sendiri tak bisa menghitungnya satu per satu.
Bahkan, tak bisa dihitung dengan jari. Tentu saja, tulisan ini bukan bermaksud menyebarkan virus pesimisme seakan-akan tidak ada pemimpin yang jujur dan amanah. Bukan itu tujuannya.
Catatan ini hanya sebatas refleksi, betapa sukarnya kita menemukan pemimpin yang betul-betul mengayomi dan melayani masyarakat.
Silakan amati sendiri, begitu banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjerat sebagian pemimpin kita. Mulai lingkup desa hingga pusat. Seakan semua sudah tercemari. Baik itu korupsi yang dilakukan secara terang-terangan, maupun sembunyi-sembunyi, semuanya sama saja.
Rakyat yang dirugikan. Bangsa ini yang menerima getahnya. Ulah oknum pejabat publik yang rakus itu telah menghancurleburkan kepercayaan kita selaku pemegang kedaulatan tertinggi.
Padahal, dulu semaasa kampanye, janjinya ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintah yang adil dan bersih, membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, menyediakan layanan kesehatan murah dan terjangkau, dan semacamnya. Nyatanya, ketika terpilih, mereka seperti amnesia.
Sungguh, pemimpin semacam itu sebenarnya tidak tahu berterima kasih terhadap kepercayaan yang diberikan.
Menyalahi mandat yang diembang. Mungkin disangkanya, kekuasaan itu hanya untuk mempertebal kantong pribadi.
Barangkali, dalam benaknya, tahta adalah sarana untuk menaikkan status sosial dan sekaligus memperbanyak aset pribadi. Meskipun harus dengan melanggar norma agama dan hukum, tetap dilakukan.
Pantas saja, jika kepercayaan kita semakin hari semakin tergerus. Bahkan, kemungkinan sudah berada di ujung tanduk.
Dulu, kita pun mengira mereka mampu menjadi problem solver. Ya kita pun, untuk kesekian kalinya, tertipu dan terbius bujuk rayu mereka.
Bagaimana tidak, saat kampanye, mereka menggunakan segala jenis jurus untuk meyakinkan. Meskipun harus berdusta berkali-kali, asal ambisinya terpenuhi, diangap wajar-wajar saja.
Saya pribadi selaku penulis tidak begitu kaget ketika yang terpilih, sebagian tidak amanah. Hal itu mengingat sebagian dari kita menerapkan politik transaksional atau politik uang dalam setiap momentum politik; entah itu pilkades, pilbup, pilgub, dan semacamnya.
Suara yang kita miliki dijual dengan nominal tertentu. Dan calon-calon pemimpin yang bertarung tersebut tentunya mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak kecil untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.
Sebagian juga akan menggandeng pengusaha sebagai pemodal untuk membiayai pencalonannya.
Dampaknya adalah ketika terpilih, mereka justru merasa berutang budi kepada pemodal tersebut.
Sementara rakyat dianggapnya tidak begitu penting untuk diperhatikan. Mengingat sebelumnya sudah dibeli suaranya.
Politik uang akan terus menjadi duri dalam demokrasi. Hanya akan menghasilkan pemimpin prematur, penuh topeng kepalsuan, tidak autentik, dan tidak bertanggung jawab.
Padahal, saat ini, kita semua sedang membutuhkan pemimpin yang autentik. Pemimpin yang bisa dipercaya. Pemimpin yang perkataan dan perbuatannya selaras.
Apa yang dijanjikan, benar-benar ditunaikan. Mampu berempati dan bersimpati dengan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Memprioritaskan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan diri, keluarga, dan parpol pengusungnya.
Pemimpin yang tidak bisa dikendalikan oleh pemodal. Justru dia tegas terhadap pengusaha yang melanggar regulasi.
Pemimpin semacam ini, saya yakin sepenuhnya, bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab.
Pemimpin yang autentik bukan hanya mengayomi dan melayani publik.
Lebih dari itu, dia akan mati-matian mempertaruhkan raga dan jiwanya untuk kehidupan rakyat yang lebih adil dan sejahtera.
Pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi masyarakatnya. Gerak-geriknya menjadi contoh, khususnya bagi anak-anak muda.
Sekali lagi, pemimpin seperti ini, tidak pura-pura tuli dan buta terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Perhatiannya terhadap rakyat tidak usah diragukan lagi.
Sebab itulah, saya pribadi berpandangan, untuk melahirkan pemimpin autentik yang mengayomi publik, sistem perpolitikan di negeri ini perlu dibenahi untuk menutup ruang terjadinya politik transaksional.
Artinya, elit-elit politik perlu duduk bersama mencari solusi jitu agar praktik politik uang bisa dihilangkan atau setidaknya diminimalisir.
Pun demikian dengan parpol, harus menyeleksi betul kandidat yang ditawarkan ke publik benat-benar bermutu dan teruji kapasitas dan integritasnya.
Bukan asal comot hanya karena populer dan kaya. Artinya, kaderisasi di parpol mestinya mampu menelurkan bibit-bibit unggul calon pemimpin. Yakni pemimpin yang visioner, cerdas, dan pancasilasis.
Parpol bertanggung jawab menghadirkan lebih banyak lagi calon pemimpin yang bermutu.
Karena saya pribadi juga percaya, pemimpin sejati itu melalui proses yang berdarah-darah. Perlu ditempa, digembeleng, terbentur; dan kemudian terbentuk.
Sebab, kalau boleh jujur, kita semua sudah bosan dengan pemimpin palsu yang pandai beretorika tapi minim aksi nyata.
Editor : Hernawati