EMOSI publik kian tersulut. Amarahnya semakin berkobar. Wafatnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online (ojol) menjadi pemicunya. Affan tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri pada Kamis (28/8/2025) malam. Tragedi berdarah itu menjadi noda hitam dalam lembaran demokrasi kita. Sebab, kala itu, ribuan demonstran sedang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.
Isak tangis keluarga tak terbendung mendengar kabar kematian Affan. Ribuan driver ojol membanjiri jalanan mengantarkan Affan ke peristrahatan terakhirnya. Ramai-ramai orang melayat rumah duka. Mulai dari keluarga, teman seprofesi, hingga tokoh-tokoh nasional juga berduyun-duyun datang. Ucapan belangsungkawa mengalir tanpa henti. Begitu juga di media sosial (medsos), netizen mengungkapkan keprihatinan medalam atas kejadiaan memilukan tersebut.
Di lain sisi, pihak kepolisian juga menyampaikan duka cita mendalam dan permintaan maaf kepada keluarga korban dan rakyat; serta berjanji mengusut kejadian tersebut. Tapi, apa boleh buat, permintaan maaf tidak bisa menghidupkan nyawa yang telah hilang. Affan telah dikebumikan di liang lahat. Rasa geram terhadap tindakan represif oknum polisi tersebut sudah tak tertahankan. Lagi-lagi, kita dibuat kecewa oleh tindakan semberono oknum polisi. Entah apa motif yang melatarbelakangi sampai-sampai Affan dilindas tanpa ampun.
Namun yang jelas, tindakan represif berlebihan itu telah menelan korban jiwa. Pihak-pihak yang terlibat harus mempertangungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Selaku penulis, saya pun bertanya-tanya: apakah demokrasi kita sedang mengalami kemunduran yang sangat jauh? Sudah tidak adakah ruang aman bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasinya? Tentu saja, kita optimistis bercampur cemas dan was-was mengenai perlindungan pihak keamanan ketika sedang berlangsung aksi demonstrasi. Sebab, salah kaprah jika demonstran dianggap lawan atau musuh yang harus diatasi dengan segala cara. Yang saya tahu, polisi digaji oleh negara untuk mengayomi rakyat, memelihara keamanan, dan menjaga ketertiban.
Bahkan, dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 sudah jelas termaktub bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengenai hal itu, juga diperjelas dalam Pasal 13 yang berbunyi bahwa tugas Kepolisian di antaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks aksi demonstrasi, hemat saya, kepolisian bertugas untuk menjaga aksi agar kondusif, aman, tertib, dan berjalan lancar. Demikian pula dengan para demonstran juga bertanggung jawab menggelar unjuk rasa dengan tertib, kondusif, dan tidak anarkis. Namun, fakta di lapangan kadang berbicara sebaliknya. Bentrokan dengan aparat keamanan kerap terjadi. Aksi perusakan terhadap fasilitas umum juga sering kita jumpai. Sehingga, kericuhan tak bisa dihindari. Apalagi, ketika aparat bertindak di luar kendali alias menggunakan kekerasan. Biasanya, demonstran akan semakin terpancing emosinya dan mengamuk sejadi-jadinya. Tentu hal semacam itu, tidak kita harapan terjadi terus-terusan di negeri ini.
Saya pun khawatir, bagaimana jadinya jika ada pihak ketiga yang menunggangi aksi demonstrasi. Mengadu domba antara aparat dan demonstran. Dalam jangka panjang, ini bisa merusak citra Polri dan menciptakan kegaduhan. Polri bisa saja dicap sebagai lembaga negara yang tidak berpihak kepada rakyat dan harus dibubarkan, misalnya. Tentu keadaan semacam itu akan semakin parah. Sebab, tanpa kepolisian, siapa yang akan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat? Jangan sampai, gara-gara oknum yang teledor, kita mengambil kesimpulan secara serampangan bahwa kepolisian tidak lagi dibutuhkan. Bisa-bisa semakin kacau situasinya.
Kembali lagi, terkat kasus wafatnya Affan, semoga menjadi pelajaran bagi kepolisian di negeri ini untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Dan tentu saja, kita semua berharap penuh agar keadilan ditegakkan. Artinya, semua yang terlibat atas kematian Affan harus diusut dan diberikan hukuman yang setimpal. Kita tunggu saja, sejauh mana komitmen penegakan hukum di negeri ini. Jangan sampai penegakan hukum yang tidak adil atas wafatnya Affan membuat publik semakin kecewa, marah, dan berbuat onar di mana-mana. Hal itu bisa memancing perpecahan dan kerusuhan yang melampaui batas.
Oleh sebab itulah, untuk memungkasi catatan ini, ke depannya, saya mendorong agar pengamanan aksi demonstrasi dilakukan dengan lebih humanis. Jika tidak, demonstrasi bisa saja kembali berujung tragedi berdarah. Kepolisian harus berupaya semaksimal mungkin menghindari cara-cara kekerasan ketika menjaga aksi unjuk rasa. Dalam hal ini, polisi mesti sungguh-sungguh menjalankan tugas dan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
*) Penulis buku Empat Titik Lima Dimensi
Editor : Thomas Priyandoko