Oleh:
Rosyid Nurrohman
Dosen Universitas Mulawarman
TRANSFORMASI digital bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kalimantan Timur (Kaltim) telah menjadi arus besar yang tak terhindarkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan sebanyak 30 juta UMKM Indonesia masuk ke ekosistem digital pada tahun 2024. Namun, di tengah ambisi besar tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan lagi soal infrastruktur digital atau literasi dasar, melainkan pada aspek bimbingan, pendampingan, dan inklusivitas ekosistem transformasi.
Berdasarkan laporan Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Timur tahun 2023, terdapat lebih dari 400.000 pelaku UMKM yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Namun, hanya sekitar 20% yang telah memanfaatkan platform digital secara aktif untuk pemasaran dan operasional bisnis. Artinya, mayoritas UMKM Kaltim belum benar-benar terintegrasi dalam sistem digital meski infrastruktur seperti akses internet dan perangkat lunak berbasis e-commerce telah tersedia di sebagian besar wilayah.
Pertanyaannya bukan lagi “apakah UMKM siap digital?” tetapi “siapa yang benar-benar membimbing mereka agar tidak tertinggal?”
Salah satu kesalahan umum dalam mendorong digitalisasi UMKM adalah pendekatan yang terlalu top-down, formalistik, dan bersifat "event-based" tanpa keberlanjutan. Banyak pelatihan atau workshop yang dilakukan dalam format satu arah, satu hari, tanpa tindak lanjut. Padahal, transformasi digital bukan sekadar memperkenalkan aplikasi, tetapi proses transliterasi perilaku bisnis dari cara pikir tradisional menuju pemanfaatan teknologi sebagai alat peningkatan nilai tambah.
Beberapa inisiatif kolaboratif telah memberikan bukti nyata bahwa pendampingan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan digitalisasi UMKM. Salah satu contoh konkret adalah program Social Project yang digagas oleh UKM Fisipers dan Student Entrepreneurship Community (SEC) Universitas Mulawarman, bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas UMKM Provinsi Kalimantan Timur.
Program ini bukan hanya berisi pelatihan digital marketing, namun juga menyasar manajemen keuangan digital, branding produk lokal, serta pengembangan jejaring distribusi berbasis platform.
Pelaku UMKM di Samarinda menjadi bagian dari program ini, dengan hasil signifikan berupa peningkatan transaksi digital dan perubahan pola promosi berbasis konten visual interaktif.
Hal serupa juga terlihat dalam kolaborasi multipihak antara Dinas Pariwisata Kota Samarinda dan CSR PT Bina Bakti BCA dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di dua kawasan budaya, yakni Kampung Tenun dan Kampung Ketupat. Program ini dirancang bukan sekadar pelatihan keterampilan digital semata, melainkan menyentuh aspek esensial dari transformasi digital UMKM, yaitu penguatan identitas dan daya saing melalui narasi produk.
Para pengrajin tenun dibimbing untuk tidak hanya memahami cara menggunakan media sosial dan marketplace, tetapi juga untuk membingkai produk mereka dalam storytelling digital yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal.
Tenun Samarinda kini tampil bukan hanya sebagai lembaran kain tradisional, tetapi sebagai ekspresi warisan budaya yang dikemas dalam katalog interaktif, video naratif pendek di TikTok, hingga siaran langsung yang menampilkan proses pembuatan secara real-time.
Sementara itu, di Kampung Ketupat, inovasi produk tidak berhenti pada pengolahan pangan berbasis ketupat semata. Program pendampingan yang dilakukan berhasil mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi produk ke arah yang lebih kreatif dan berdaya saing, seperti pengembangan souvenir, gift set, dan merchandise wisata.
Salah satu terobosan penting yang muncul adalah pemanfaatan daun nipah yang sebelumnya hanya digunakan untuk pembungkus makanan, kini diolah menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomi seperti tas anyaman, dompet, dan kotak suvenir eksklusif.
Pendampingan ini membekali warga dengan keterampilan desain logo kampung, penyusunan katalog produk digital, serta pelatihan membuat kemasan ramah lingkungan. Tak hanya itu, narasi produk pun dikembangkan dalam bentuk booklet dan video branding yang memperkuat identitas lokal. Inilah bukti bahwa digitalisasi UMKM tidak hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi digunakan untuk membingkai cerita, menghidupkan nilai budaya, dan memperkuat posisi produk lokal di pasar yang lebih luas.
Keberhasilan inisiatif tersebut tidak terlepas dari kontribusi langsung para pendamping lapangan. Dalam hal ini, peran akademisi dan mahasiswa menjadi penghubung strategis antara kebijakan dan pelaku usaha. Melalui skema Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kawasan pesisir seperti Sei Bebanir Bangun, Pulau Derawan, dan Kasai di Kabupaten Berau, mahasiswa Universitas Mulawarman terlibat aktif dalam proses pendampingan UMKM.
Mereka membantu pelaku usaha lokal dalam melakukan transformasi digital, mulai dari proses digital onboarding, pengelolaan inventaris berbasis aplikasi, hingga analisis perilaku pasar daring. Selain itu, mahasiswa juga menyusun kajian kelayakan usaha secara praktis guna mengidentifikasi produk-produk lokal yang potensial untuk dikembangkan dan dipasarkan secara lebih luas.
Berbagai intervensi yang dilakukan dalam kegiatan KKN ini mencerminkan satu hal penting bahwa keberlanjutan program bukan bergantung pada kesiapan masyarakat semata, melainkan pada hadirnya pendamping yang konsisten membimbing dan mengarahkan.
Di Sei Bebanir Bangun, persoalan seperti keterbatasan sarana pengelolaan sampah dan minimnya kesadaran ekonomi sirkular mulai disentuh melalui pendekatan edukatif dan praktik langsung, seperti pemanfaatan tanaman toga dan pemisahan sampah organik. Di Kasai, sebagai wilayah yang tergabung dalam program Kampung Iklim, transformasi UMKM diarahkan pada penguatan nilai lingkungan, namun tetap membutuhkan bimbingan dalam pengemasan, pemasaran, dan manajemen digital.
Sementara di Derawan, literasi digital pelaku usaha menjadi kunci, dan kehadiran mahasiswa untuk memperkenalkan aplikasi pencatatan seperti BukuWarung serta pemanfaatan toga sebagai solusi kesehatan menjadi bukti bahwa teknologi dan inovasi hanya akan bermakna jika ada yang memandu penerapannya.
Semua inisiatif ini bukan sekadar soal masyarakat mau berubah, tetapi soal siapa yang bersedia hadir dan membimbing mereka menjalani perubahan itu.
Data dari BPS Kaltim (2023) menyebutkan bahwa selama pandemi hingga pasca-COVID-19, kontribusi UMKM terhadap PDRB Kaltim mengalami stagnasi di angka 33–35%, berbeda dengan daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat yang sudah mencapai di atas 45%. Salah satu faktor penghambat adalah lambatnya adaptasi digital. Maka transformasi UMKM bukan hanya soal ketahanan ekonomi, tetapi juga daya saing provinsi ke depan dalam menghadapi era ekonomi digital.
Dalam wawancara dengan RRI Samarinda saat peluncuran program “UMKM Go Digital”, perwakilan Akademisi Universitas Mulawarman menegaskan bahwa transformasi digital UMKM di Kaltim memerlukan lebih dari sekadar pelatihan teknis. Yang dibutuhkan adalah ekosistem kolaboratif yang aktif, terukur, dan adaptif yakni dukungan berkelanjutan dalam bentuk mentoring, akses ke pembiayaan digital, serta kurasi produk yang berbasis market intelligence.
Sejumlah akademisi di Samarinda turut menguatkan pandangan ini. Mereka menilai bahwa gap digital UMKM bukan terletak pada kemampuan atau alat, tetapi pada absennya figur pembimbing yang konsisten baik dari lembaga pendidikan, pemerintah, maupun komunitas profesional. Dosen-dosen dari bidang manajemen dan teknologi informasi, misalnya, melihat bahwa pelaku UMKM lokal sebenarnya cukup responsif terhadap teknologi, hanya saja mereka sering terjebak pada “pelatihan satu arah” tanpa tindak lanjut.
Maka, tantangannya bukan soal siapa yang siap, tapi siapa yang benar-benar mau mendampingi dan menavigasi proses digitalisasi ini secara berkelanjutan.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana membangun sistem insentif bagi para pendamping dan fasilitator. Banyak akademisi, mahasiswa, dan komunitas yang telah bekerja dengan tulus di lapangan, namun minim dokumentasi dan dukungan kelembagaan. Diperlukan regulasi daerah yang mendorong model kemitraan perguruan tinggi, swasta, dan pemerintah dalam membina UMKM berbasis transformasi digital. Kegiatan seperti studi kelayakan usaha, riset pengembangan produk, dan mentoring digital seharusnya menjadi bagian dari sistem pembinaan yang diakui secara formal bukan hanya bersifat sukarela.
Pendekatan transformasi digital haruslah berbasis kebutuhan, bukan sekadar penawaran. Banyak UMKM merasa pelatihan yang diberikan terlalu teknis dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Di sinilah pentingnya asesmen kebutuhan digital sebelum intervensi dilakukan.
Digitalisasi tidak hanya soal pemasaran online, tetapi juga soal data-driven decision making. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki pembukuan sederhana, sehingga sulit untuk menentukan strategi harga, segmentasi pasar, bahkan menentukan apakah bisnisnya untung atau rugi. Pendampingan berbasis data literacy menjadi sangat krusial.
Di Samarinda, tim social project bersama Dinas Sosial dan komunitas digital lokal telah memperkenalkan aplikasi pembukuan sederhana berbasis mobile seperti “Buku Warung” dan penggunaan “QRIS”, yang mulai digunakan oleh UMKM secara reguler.
Melihat dari seluruh praktik baik tersebut, tampak bahwa digitalisasi UMKM bukanlah proyek yang bisa selesai dalam satu tahun. Ini adalah proses transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait UMKM harus dilengkapi dengan komponen pendampingan, evaluasi dampak, dan keterlibatan multi-stakeholder.
Tantangan paling besar di masa depan bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan siapa yang mau mengajak, mendampingi, dan memastikan bahwa UMKM tidak berjalan sendiri dalam dunia digital. Tanpa kehadiran aktor-aktor penggerak dari kampus, komunitas, dinas terkait, dan dunia usaha, digitalisasi akan menjadi jargon kosong tanpa perubahan nyata.
Kalimantan Timur dengan segala potensinya bukan kekurangan sumber daya, melainkan butuh tata kelola kolaboratif yang menjadikan transformasi digital sebagai gerakan sosial. Sebuah gerakan yang tidak hanya mengajari pelaku usaha membuka toko online, tetapi juga memberdayakan mereka sebagai pelaku ekonomi modern yang sadar data, sadar teknologi, dan berdaya saing tinggi. Karena pada akhirnya, UMKM tidak membutuhkan keajaiban teknologi, tetapi komitmen dan pendampingan yang konsisten. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan