Oleh:
Nicko Herlambang
Mahasiswa Program Doktoral Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM*
BEBERAPA bulan yang lalu, melalui media ini, saya menyampaikan keresahan sekaligus visi tentang tantangan hubungan pusat-daerah di era pengetatan fiskal yang kian nyata.
Tulisan itu berangkat dari keprihatinan bahwa pola relasi lama, yang sering terjebak pada dinamika bagi-bagi anggaran dan saling tuding, tidak akan mampu membawa kita menghadapi kompleksitas masa depan, terlebih dengan ancaman pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur. Saat itu, saya menawarkan tiga pilar solusi: Inovasi Kebijakan, Kolaborasi Substantif, dan Kepemimpinan yang Berpihak.
Tulisan tersebut bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang mengubah gagasan menjadi gerakan.
Hari ini, dengan penuh syukur dan semangat, saya ingin melaporkan bahwa benih pemikiran itu telah tumbuh menjadi sebuah ruang aksi strategis: Kagama Regional Leaders Forum (KRLF) 2025, yang baru saja digelar di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, hasil Kolaborasi UGM dan Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama).
Sebagai salah satu penggagas konsepnya, forum ini bagi saya adalah kristalisasi dari keyakinan bahwa alumni UGM, yang tersebar di seluruh penjuru negeri dalam posisi kepemimpinan, memiliki tanggung jawab moral dan kapasitas intelektual untuk merancang ulang model sinergi pusat-daerah.
Tema yang diusung, “Sinergi Pusat–Daerah: Inovasi, Kolaborasi, dan Kepemimpinan di Era Pengetatan Fiskal”, adalah sebuah kesengajaan. Ia adalah respons langsung terhadap tantangan zaman sekaligus panggilan untuk bertindak kolektif.
Mengapa Tiga Pilar Ini Menjadi Penting?
Pertama, Inovasi adalah napas baru di tengah kebuntuan sistemik. Era pengetatan fiskal memaksa kita keluar dari zona nyaman administrasi yang prosedural. Dalam forum KRLF, kami tidak hanya mendiskusikan, tetapi merancang proposal konkret.
Salah satunya adalah mendorong Dana Abadi Daerah (Sovereign Wealth Fund) untuk daerah penghasil SDA. Konsep ini, yang saya perjuangkan dalam diskusi-diskusi pra-forum, bertujuan mengubah ketergantungan pada DBH yang volatile menjadi kemandirian fiskal jangka panjang.
Hasil investasi dana abadi dapat menjadi penyangga saat harga komoditas jatuh atau transfer pusat terpangkas. Inovasi lain adalah skema Transfer Berbasis Kinerja (Performance-Based Grant), yang akan mendorong daerah berlomba-lomba dalam pencapaian outcome nyata, seperti penurunan stunting atau peningkatan kualitas layanan dasar, bukan sekadar mengejar output proyek.
Inovasi juga harus menyentuh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan memanfaatkan ekonomi digital, pajak karbon, dan skema Kemitraan Pemerintah-Swasta yang lebih cerdas.
Kedua, Kolaborasi adalah senjata untuk mengatasi fragmentasi. Kita sering terjebak dalam ego sektoral dan wilayah. KRLF dirancang untuk meruntuhkan tembok itu. Forum ini bukan sekadar seminar, tetapi platform untuk membangun coalition of the willing. Saya melihat langsung bagaimana bupati Banyumas, wakil wali kota Balikpapan, wali kota Yogyakarta dan puluhan pemimpin lain saling berbagi problem dan solusi. Inilah embrio kolaborasi horizontal yang nyata.
Untuk konteks Kaltim, gagasan yang saya sampaikan sebelumnya tentang perlunya kabupaten/kota penghasil batu bara bersatu dalam satu suara untuk negosiasi dengan pusat, menemukan momentumnya di KRLF. Jejaring ini akan memungkinkan pembentukan klaster ekonomi bersama, alih-alih bersaing sendiri-sendiri.
Selain itu, kolaborasi vertikal harus bertransformasi dari hubungan atasan-bawahan menjadi kemitraan strategis. Pusat dan daerah perlu bersama-sama mendesain skema co-funding untuk proyek strategis seperti pengembangan IKN dan energi terbarukan, di mana kontribusi dan manfaat dirasakan kedua belah pihak.
Ketiga, Kepemimpinan adalah jiwa yang menggerakkan kedua pilar lainnya. Tanpa kepemimpinan yang tepat, inovasi hanya akan menjadi dokumen, dan kolaborasi hanya jadi seremonial.
Dalam sambutan pembukaannya, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan kita semua tentang “kepemimpinan yang membumi”, yang berangkat dari nilai kerakyatan UGM. Pesan ini sangat kuat. Di tengah tekanan fiskal, seorang pemimpin dituntut memiliki dua hal: keberanian visioner dan integritas akuntabel.
Keberanian untuk mengambil kebijakan tidak populer namun perlu, seperti mereformasi sistem insentif fiskal atau menggeser anggaran ke sektor produktif. Serta integritas untuk transparan dan melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepercayaan yang adalah mata uang utama di saat sulit tetap terjaga.
KRLF meluncurkan Blueprint Kepemimpinan UGM yang menjadi kompas bagi para kepala daerah alumni untuk memimpin dengan prinsip-prinsip tersebut.
KRLF 2025: Dari Konsep Menuju Platform Aksi Berkelanjutan
Sebagai salah satu penggagas, bagi saya puncak dari forum ini bukan hanya pada diskusi yang panas, tetapi pada lahirnya dua outcome strategis:
- Kagama Regional Leaders Network: Sebuah platform digital dan pertemuan rutin yang akan memastikan kolaborasi dan berbagi inovasi antar-daerah berjalan berkelanjutan, jauh setelah forum usai.
- Dokumen Rekomendasi Kebijakan: Yang berisi usulan konkret seperti penguatan dana abadi daerah, skema transfer berbasis kinerja, dan model kolaborasi kawasan, yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Kehadiran Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang memaparkan inovasi “Mas JOS” adalah bukti bahwa ide-ide lokal berbasis partisipasi masyarakat bisa menjadi solusi efektif sekaligus mengurangi beban anggaran. Ini adalah contoh innovation in action yang menginspirasi daerah lain.
Sebuah Langkah Awal Menuju Indonesia Emas 2045
KRLF 2025 adalah wujud nyata dari ikhtiar mengubah kekhawatiran menjadi peluang, mengubah pemikiran menjadi tindakan kolektif. Bagi saya pribadi dan bagi para penggagas lainnya, forum ini adalah komitmen bahwa kampus perjuangan tidak hanya menghasilkan pengkritik, tetapi lebih penting: pembangun solusi.
Era pengetatan fiskal tidak boleh kita hadapi dengan pesimisme. Justru, inilah momentum sejarah untuk membangun hubungan pusat-daerah yang lebih dewasa, mandiri, dan berorientasi pada keadilan antargenerasi. Tiga pilar Inovasi, Kolaborasi, dan Kepemimpinan adalah fondasi yang kita letakkan hari ini. Perjalanan masih panjang.
Implementasi di tingkat daerah, termasuk di Kalimantan Timur, membutuhkan komitmen dan keberanian ekstra. Namun, dengan jejaring kepemimpinan yang telah terbentuk dan semangat kerakyatan yang terus menyala, saya percaya bahwa pengetatan fiskal bukanlah akhir, melainkan awal yang baru menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan dan berkelanjutan, dimulai dari transformasi di daerah-daerah.(***/rdh)
*Penulis adalah salah satu penggagas konsep Kagama Regional Leaders Forum (KRLF) 2025 dan aktif menulis isu kepemimpinan, inovasi kebijakan, dan otonomi daerah.
Editor : Muhammad Ridhuan