Oleh:
Nicko Herlambang, ST, M Si
Mahasiswa Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan
KALTIMPOST.ID-Akhir-akhir ini, publik dihebohkan dengan perbandingan antara besarnya aset Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) yang mencapai USD 1,5 triliun dengan utang luar negeri pemerintah yang “hanya” USD 209,8 miliar.
Narasi yang beredar di media sosial dan bahkan beberapa pemberitaan menyimpulkan bahwa Indonesia sangat aman karena aset kelolaan Danantara setara dengan hampir lima kali lipat utang luar negeri pemerintah.
Sebagai akademisi yang menggeluti bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan, saya melihat narasi itu sebagai contoh klasik dari apa yang saya sebut sebagai “kepemimpinan semu berbasis data permukaan” (superficial data-driven leadership).
Fenomena itu berbahaya karena memberi ilusi keamanan dan kemakmuran. Sementara fondasi kebijakan yang sesungguhnya justru rapuh.
Mari kita bedah bersama dengan kerangka kepemimpinan dan analisis kebijakan yang utuh.
Pertama: Antara Aset Holding dan Utang Negara
Kesalahan paling fundamental dalam narasi tersebut adalah mencampuradukkan entitas yang berbeda secara hukum dan fungsi.
Aset Danantara sebesar USD 1,5 triliun adalah aset konsolidasi dari 889 perusahaan BUMN yang berada di bawah portofolio investasi. Aset itu berbentuk saham, infrastruktur, dan penyertaan modal negara yang tidak likuid.
Sementara itu, utang luar negeri pemerintah sebesar USD 209,8 miliar adalah kewajiban yang melekat pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dalam logika akuntansi publik, utang pemerintah harus dibayar dengan pendapatan negara, bukan dengan menjual aset BUMN.
Bayangkan analogi sederhana. Sebuah keluarga memiliki sebuah perusahaan yang asetnya miliaran rupiah.
Namun, perusahaan itu tidak bisa serta-merta dijual untuk membayar utang konsumtif keluarga. Apalagi jika perusahaan itu justru menjadi sumber pendapatan utama mereka. Jika perusahaan dijual, pendapatan keluarga justru hilang.
Nah, dalam konteks ini, Danantara adalah “perusahaan keluarga” Indonesia. Sementara utang pemerintah adalah kewajiban yang harus dicicil dari dividen yang dihasilkan perusahaan itu, bukan dari menjual asetnya. Mencampuradukkan keduanya adalah kekeliruan metodologis yang fatal.
Kedua: Risiko Kontinjensi dan Kewaspadaan Fiskal
Sebagai calon doktor di bidang kebijakan, saya wajib mengingatkan tentang konsep risiko kontinjensi (contingent liability).
Lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings, Moody's, dan S&P telah berkali-kali menyoroti potensi risiko ini dalam laporan mereka tentang Indonesia.
Apa itu risiko kontinjensi? Sederhananya, meski utang BUMN secara hukum adalah utang korporasi, tetapi karena BUMN dimiliki negara, jika terjadi gagal bayar atau kebangkrutan, negara (pemerintah) akan dimintai pertanggungjawaban. APBN-lah yang akan menjadi jaring pengaman terakhir.
Fitch baru-baru ini merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Salah satu alasannya adalah ketidakpastian tata kelola Danantara dan potensi tambahan beban fiskal yang mungkin muncul dari aktivitas investasi BUMN yang kini terkonsolidasi.
Artinya, semakin besar aset yang dikelola, semakin besar pula potensi risiko yang harus ditanggung negara jika terjadi kesalahan manajemen.
Inilah ironi dari narasi “aset lima kali utang”. Alih-alih menunjukkan kekuatan, tanpa tata kelola yang transparan, aset raksasa justru bisa menjadi bom waktu fiskal.
Ketiga: Kepemimpinan yang Tidak Terjebak Angka
Dalam disertasi saya, saya banyak mempelajari bagaimana seorang pemimpin publik seharusnya memaknai data.
Pada era banjir informasi seperti sekarang, kepemimpinan sejati bukanlah sekadar mampu mengutip data, tetapi mampu menempatkan data dalam konteks sistemik.
Ketika seorang pemimpin --baik di eksekutif, legislatif, maupun ruang publik-- hanya bangga dengan nominal aset tanpa menjelaskan likuiditasnya, tanpa menjelaskan tata kelolanya, tanpa menjelaskan bagaimana aset itu berkontribusi pada kesejahteraan riil rakyat, maka ia telah gagal menjalankan fungsi edukasi publik.
Lebih parah lagi, ketika publik hanya disuguhi narasi “kita lebih baik dari negara lain” tanpa analisis komparatif yang utuh, yang tumbuh adalah rasa puas diri (complacency) yang justru mematikan daya saing. Padahal, inovasi kebijakan lahir dari rasa tidak puas terhadap status quo.
Keempat: Pelajaran dari Singapura
Saya sengaja mengangkat kembali perbandingan dengan Singapura karena sering dipakai sebagai “hantu” dalam diskursus utang kita.
Memang benar, rasio utang Singapura terhadap PDB sangat tinggi, mencapai 167-174 persen. Namun, seorang pemimpin kebijakan yang baik akan membaca disclaimer-nya.
Utang Singapura diterbitkan terutama untuk menyerap dana pensiun warganya (CPF) dan memberikan instrumen investasi yang aman.
Pemerintah Singapura tidak memakai uang itu untuk belanja rutin, melainkan untuk investasi jangka panjang melalui Temasek dan GIC. Hasilnya, aset negara mereka sangat likuid dan tersebar secara global.
Sedangkan Danantara baru saja terbentuk, mayoritas asetnya domestik, dan tantangan terbesarnya bukan pada besaran aset, melainkan pada transparansi, profesionalisme, dan pemisahan peran antara pemegang saham (pemerintah) dengan pengelola investasi (Danantara).
Jika ketiga hal ini tidak jelas, maka kita hanya akan punya “raksasa lumpuh”: besar secara fisik, tapi lamban dan rawan jatuh.
Refleksi Penutup
Kepada para pengambil kebijakan, pesan saya sederhana. Jangan terbuai oleh besarnya aset. Besar bukan berarti sehat. Likuiditas, tata kelola, dan akuntabilitas jauh lebih penting daripada sekadar nominal triliunan rupiah.
Kepada publik, termasuk rekan-rekan yang gemar membaca data. Jadilah pembaca data yang kritis. Data adalah alat, bukan tujuan. Data harus dibaca dengan kerangka teori yang tepat dan konteks yang utuh.
Kita semua tentu ingin Indonesia maju. Dan salah satu ciri negara maju adalah ketika publik dan pemimpinnya mampu berdialog dengan data secara jernih, tanpa terbawa eufora angka semu, dan tanpa mudah terprovokasi oleh narasi-narasi instan yang dangkal.
Sebagai penutup, saya kutip kata-kata bijak dari pakar kebijakan publik. “Kepemimpinan bukan tentang membuat orang percaya pada data yang indah, tetapi tentang membuat mereka memahami realitas yang rumit, dan tetap memberi harapan.”
Selamat bekerja untuk Danantara. Semoga benar-benar menjadi lokomotif kemajuan, bukan sekadar etalase kekayaan semu. (rd)
Editor : Romdani.